Bengkulu,mitratoday.com – Hari kedua pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pendampingan Tenaga Pendamping Profesional Wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peringatan RPL Desa, dihadiri langsung Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd selaku Menteri Desa RI.
Dalam kehadirannya, pada saat menyampaikan sambutan, Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd menjelaskan bahwa core (inti) dari kegiatan adalah pembangunan dan pemberdayaan.
“Pemberdayaan itu pasti melibatkan masyarakat, bukan hanya diserahkan kepada aparatur, kata kuncinya disitu. Kalau kemudian kita didalam pembangunan dan pemberdayaan di desa kok hanya didominasi oleh aparatur desa, itu belum bicara soal pemberdayaan, kalau bicara pemberdayaan pasti harus melibatkan warga masyarakat,” ujarnya.
Lanjutnya, yang kedua, bicara pemberdayaan selalu bicara peningkatan partisipasi. Artinya, di dalam membangun pihaknya harus terus berupaya agar tingkat partisipasi masyarakat itu semakin tinggi dan semakin maksimal.
Karena, menurutnya kunci dari keberhasilan pembangunan di desa mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. “Ini kuncinya akan bagus kalau melibatkan partisipasi masyarakat.” Tandasnya.
Lebih lanjut, Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd katakan bahwa hanya di desa yang pihaknya bisa melakukan upaya partisipasi masyarakat secara lebih maksimal.
“Level atasnya sudah tidak bisa lagi, level kabupaten mau berpartisipasi pasti cenderung representasi bukan keterlibatan secara total, tapi kalau di desa harapannya sudah tidak lagi banyak bicara representasi. Karena jumlah warga desa sangat terukur untuk partisipasi. Sehingga, presentase ini yang harus diukur juga tingkat partisipasinya, berapa tinggi presentase partisipasi masyarakat? Berapa intensitas partisipasi masyarakat? Ini yang juga sedang kita siapkan. Instrumen-instrumen untuk mengukur itu, sehingga nanti kita akan melihat apakah sebuah desa ini sudah betul-betul berproses menuju kepada jalur yang benar di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau belum,” terangnya.
Selain itu, ia sampaikan bahwa kemudian tingkat partisipasinya masih dibawa standar berarti harus banyak dilakukan evaluasi. Ia tegaskan, kalau kemudian presentasi nya hari Senin kuantitatif nya sudah bagus, tapi kualitatif kehadiran. Itu juga yang harus dilakukan pembenahan.
“Nah inilah tugas dari TPP yang secara substantif sudah mulai kita siapkan sedemikian rupa, tapi ke depan ini harus diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuk kerja-kerja nyata,” ungkapnya.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa pemerintahan desa yang bagus adalah menempatkan pemerintah desa sebagai sebuah proses terjadinya pemerintahan yang dilakukan warga masyarakat dan pemerintahan yang dikelola dengan berbasis masyarakat.
“Inilah yang membedakan secara substantif antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Dan disitulah pemberdayaan menjadi kata kuncinya,” paparnya.
Terakhir, beliau mengungkapkan bahwa ia sangat bangga dengan TPP Bengkulu yang selama ini sudah kerja maksimal dan dirinya sangat berharap ke depan kerja-kerja maksimal nya akan semakin ditingkatkan.(Red).
