PJ Bupati Benteng Hadiri Kegiatan Forum SPBE Summit di Jakarta
Jakarta,mitratoday.com – Pj Bupati Bengkulu Tengah, Dr Heryandi Roni, M.Si didampingi Kepala Dinas Kominfotik Rahmat Apriadi, S. STP., ME hadiri kegiatan Forum SPBE Summit 2023 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Senin (20/03/2023).
Kegiatan tersebut di laksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, tema “Sinergi Untuk Indonesia Maju”. Di ikuti seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, acara di hadiri MenPANRB Abdullah Azwar Anas sekaligus menyampaikan arahan strategi SPBE Nasional, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Koperasi dan UMKM.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, di era digitalisasi saat ini sangat penting membangun kolaborasi dan komunikasi secara komprehensif antar instansi dalam penerapan SPBE sekaligus untuk mendorong percepatan pelaksanaan SPBE yang terpandu dan berkesinambungan.
“Pelaksanaan kegiatan ini adalah melamar pasal 70 peraturan presiden nomor 95 tahun 2028 tentang SPBE. Dalam menerapkan SPBE dikalangan instansi Pusat Pemerintah dan Daerah sehingga melalui SPBE SUMMIT 2023 untuk menuju layanan tematik digital dan interoperabilitas Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur,” Kata MENPANRB.
Lanjutnya, SPBE Summit 2023 juga menjadi kesempatan mewujudkan SPBE yang terpadu dan irasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. “Kita hari ini akan memberikan anugerah sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan aplikasi dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menpan RB atas terselenggaranya kegiatan tentang penerapan aplikasi SPBE tersebut.
“Melalui ajang ini diharapkan dapat mendorong sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan kepemimpinan digital di Indonesia. Pemerintah juga mempertegas moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas penggunaan aplikasi yang telah beroperasi. Antar-instansi pemerintah memperkuat konsolidasi aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, baik di internal maupun antar instansi pusat dan daerah,” paparnya.
Untuk diketahui, kegiatan tersebut di laksanakan sebagai upaya penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional sekaligus mendorong instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi SPBE tersebut.(Adv).
