Bengkalis,Mitratoday.com-Bencana asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah kembali menggangu kehidupan masyarakat di Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis.
Pak Presiden Jokowi sudah berbicara soal Karhutla
“Saya minta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk bekerja membantu Gubernur, Bupati/Walikota, berkolaborasi, bekerja sama dibantu Pemerintah Pusat. Kepada Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPBD, usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil apa pun segera padamkan,” kata Presiden Jokowi.
“Aturan main di tahun 2015 masih berlaku. Jadi kepada Panglima TNI dan Kapolri, saya ingatkan lagi. Copot jajarannya yang tidak bisa menangani karhutla. Semua Kapolda, Pangdam, harus bisa mengatasi masalah karhutla. Tolong pemda, gubernur, bupati, walikota untuk di-back up, dibantu juga dengan Pemerintah Pusat. Sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yg besar di wilayahnya,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Selasa (6/8/2019). bahwa seluruh pihak jangan meremehkan hotspot, “Kita semua harus waspada. Utamakan pencegahan, jangan sampai api membesar. Saat api muncul harus segera padamkan,” kata pak Presiden.
Namun nampaknya peringatan pak presiden itu belum juga maksimal terbukti Riau masih tertutup kabut asap lagi. Sampai saat ini belum ada kabar pencopotan jajaran yg di anggap tidak dapat mengatasi karhutla.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah mengutarakan kebakaran adalah sebagai bencana buatan yang terjadi akibat ulah manusia. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho pernah menyampaikan bahwa 99 persen penyebab dari kebakaran adalah disengaja.
Berapa milyar dana habis untuk mengatasi kebakaran lahan, berapa heli yg sudah di turunkan. Berapa personil yang di datangkan kelapangan, Berapa kali hujan buatan sudah dilakukan, Namun solusinya nampak belum begitu baik dan jitu. Karena sampai saat ini kabut asap masih terus datang menyerang warga.
Menurut Ketua HMI Cabang Bengkalis Hasan Basri Hsb A.Md “Teori kemiskinan adalah salah satu penyebab kebakaran hutan di Indonesia Khususnya di riau. Masyarakat ingin menghidupi keluarga mereka dengan cara bertani. Namun pemerintah tidak peka terhadap teori kemiskinan ini. Pemerintah lebih mengutamakan metode pemadaman api dengan membeli heli serta menurun kan personil sebanyak-banyaknya”. Rabu (7/8/2019).
“Pemerintah tidak mempelajari sebab akibat kebakaran lahan. Dengan kata lain perintah tidak mempelajari akar masalah. Masyarakat ingin bertani dengan membakar ladang mereka. Mereka akan terus membakar jika kemiskinan belum juga terselesaikan walaupun harus kucing-kucingan dengan aparat. Pelaku pembakar lahan ini susah di buktikan tapi dapat dirasakan seperti kecurangan pemilu di negri ini”. Ujar Ketua HMI Cabang Bengkalis
Abdul juga sebagai warga menyebutkan “Pemerintah seharusnya memberikan izin ketika membakar lahan petani melalui ketua RT, dan RT harus memberikan izin membakar lahan dengan syarat :
1. Harus menghadirkan pihak sempadan dan masing2 membawa tabung semprot pada saat membakar lahan.
2. Membuat galang api atau jarak antara lahan yang di bakar dengan lahan sempadan.
3. Maksimal 2 hektar dan sarat-2 yang di anggap perlu”.
“Karena jika mereka tidak di beri izin, mereka juga punya cara sendiri dalam membakar hutan, seperti metode anti nyamuk. Dan Pemerintah harus lebih tegas lagi, jika petani ketahuan membakar tanpa izin, petani akan di berikan sanksi. Dan masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan seharusnya di berikan hadiah 100 juta per hektar, dan juga identitasnya di sembunyikan, agar masyarakat segera melaporkan siapa pembakar lahan jika mereka melihatnya”. Kata abdul.
