Banyaknya Dugaan Korupsi Pengadaan Barang, MCW Desak Dord Kabupaten Malang Bentuk Pansus
MALANG, mitratoday.com – Banyaknya dugaan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Malang mengundang reaksi Malang Corruption Watch (MCW).
Tak ayal MCW mendesak DPRD Kabupaten Malang untuk segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) terkait pengadaan barang dan jasa Pemkab Malang tersebut.
Hal ini di lakukan berdasar kajian dan penelitian MCW selama dua tahun terakhir.
Disimpulkan adanya dugaan praktek korupsi dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Malang.
Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Fachrudin saat di hubungi Mitratoday.com senin (11/6) mengatakan, dugaan praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Malang terindikasi terus terjadi dan berulang-ulang setiap tahun. Dan sama sekali tidak ada proses pembelajaran atas dugaan praktek korupsi tersebut.
“Untuk itu, DPRD Kabupaten Malang harus membentuk Pansus terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Malang,” kata Fachrudin.
Dijelaskan Fachrudin, potensi terjadinya dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang sebenarnya cukup besar.
Rata-rata dalam pengadaan barang dan jasa terjadi potensi dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dikisaran angka 10 – 20 persen.
Meskipun sekarang ini proses lelang proyek sudah dilakukan melalui LPSE (Lelang Proyek Sistem Elektronik) dan ULP (unit layanan pelelangan) yang diklaim sudah memenuhi azas transparasi, ternyata adanya dugaan permainan dalam lelang barang dan jasa selalu saja terjadi.
Ini dikarenakan LPSE dan ULP diduga hanya berfungsi sebagai formalitas saja, sementara lelang sebenarnya sudah ditentukan pemenangnya sejak awal oleh tim dari SKPD pelaksana anggaran.
“Untuk itu, melalui Pansus DPRD tersebut harapan kami agar praktek dugaan permainan dalam pengadaan pengadaan barang dan jasa bisa dihilangkan,” tandas Fachrudin.
Dugaan terjadinya permainan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Malang, menurut Fachrudin, semakin jelas terjadi dari adanya protes sejumlah rekanan proyek Pemkab Malang terkait lelang yang tidak fair dan profesional.(GT)
