BKAD BU Hadiri Kegiatan Pertemuan Aktivasi Forum Kemitraaan Lintas Sektor Serta CSR dan Pengendalian ATM
Bengkulu Utara,mitratoday.com – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara hadiri kegiatan pertemuan Aktivasi Forum Kemitraan Lintas Sektor Serta (CSR) sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Aids-Tuberkulosis-Malaria (ATM) Tahun 2023 yang dilaksanakan BAPPEDA Bengkulu Utara.
Kepala BKAD dalam hal ini menyampaikan apresiasinya atas tersenggaraya kegiatan tersebut. Kemudian BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara selaku Panitia Pelaksana dan pemberi materi Peran Lintas Sektor (CSR dan SKPD Non Dinkes) dan Pemerintah Kota Dalam Implementasi Perpres Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Permenkes No 23/2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, IMS, Permenkes No 22/2022 tentang Penanggulangan Malaria.
Selain dari pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara, kegiatan di hadiri langsung oleh Bappeda dan Dinkes Provinsi Bengkulu. Kemudian Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa, Baznas, IAKMI Cabang Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Penggerak PKK, APDESI, Kepala Desa Perwakilan (Ditentukan DPMD) 10 Orang, dan undangan lainnya.
Dalam hal ini Kepala BPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara, Dr. M. Dodi Hardinata, S.Sos,MS selaku narasumber memaparkan bahwa Indonesia telah menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis sejak sebelum kemerdekaan, yaitu di zaman Hindia Belanda dimana terdapat beberapa kegiatan TB.
“Seperti Perkumpulan Centrale Vereniging Voor Tuberculose Bestrijding (CVT) yang dibentuk pada 1908 dan kemudian tahun 1939 didirikan 15 sanatorium untuk perawatan pasien TB paru dan 20 consultatiebureau yang memberi penyuluhan dan pengobatan.” Beber Dr. M. Dodi Hardinata, S.Sos,MS.
Lanjutnya, walau demikian dengan Malaria, komando Presiden Soekarno untuk pemberantasan Malaria pada 12 November 1959 kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional.
“Kasus HIV-AIDS pertama di Indonesia sebenarnya telah ada di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tahun 1985. Namun secara resmi baru pada tahun 1987 Indonesia melaporkan kasus di Bali ke WHO, Indonesia menjadi negara ke 13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS. Saat ini, meski telah banyak kemajuan dicapai, pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria masih menjadi tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia.” Terangnya.
Dr. M. Dodi Hardinata, S.Sos,MS menjelaskan, The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis dan Malaria (GF ATM) telah mendukung Indonesia lebih dari USD 400 million untuk grant tahun 2021-2023 untuk AIDS, Tuberculosis, and Malaria (ATM) dimana Tuberkulosis sebagai penerima dengan jumlah terbesar.
Menurutnya, upaya Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM) memerlukan peran lintas sector, upaya ini kurang efektif jika hanya menjadi kegiatan medis saja.
“Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan Nasional seperti misalnya Peraturan Presiden No 75 Tahun 2006 junto Perpres No 124 Tahun 2016 atau yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dimana terdapat pengaturan secara tertulis akan berbagai sector lainnya non Kesehatan.” Dr. M. Dodi Hardinata, S.Sos,MS.
Kemudian Dr. M. Dodi Hardinata, S.Sos,MS sampaikan bahwa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayan serta Kementerian Kesehatan telah menegaskan pentingnya kemitraan yang efektif di daerah dalam penanggulangan ATM ini.
“Untuk mencapai tujuan kemitraan, maka diperlukan pertemuan kemitraan dan kesepakatan di daerah untuk merevitalisasi pelibatan kongkrit dari bidang (sektor) terkait dalam pemerintahan maupun untuk mobilisasi peran sektor non pemerintah.” Tandasnya.
Selain itu, Dodi dalam hal ini katakan bahwa tujuan dari pelaksanaan pertemuan kemitraan/Nota Kesepakatan Bersama CSR untuk PP Tuberkulosis-Malaria (ATM) yakni Adanya kesepakatan untuk anggaran PP ATM dalam anggaran Non-Dinkes, CSR dan Dana Desa disesuaikan wilayah dan kebutuhan masing-masing.
“Terjadinya Berita Acara Kesepakatan kerjasama CSR/Non-Dinkes dan Penggunaan Dana Desa dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pengendalian Pencegahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM). Kemudian Adanya bentuk kontribusi/bantuan CSR/Non-Dinkes dan Penggunaan Dana Desa dalam pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Bengkulu Utara.” Terangnya.
Untuk diketahui, adapun kesepakatan yang di dapat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya :
- Melaksanakan dan mengikuti secara aktif koordinasi lintas sector secara berkala penanganan program ATM di Kabupaten Bengkullu Utara menuju eliminasi AIDS – TUBERCOLUSUS – MALARIA (PP-ATM) pada tahun 2030
- Mengoptimalkan peran serta lintas sektoral non kesehatan, pengelola dana CSR, dana desa serta BAZNAS dengan pengendalian penyakit AIDS –TUBERCOLUSUS – MALARIA (PP-ATM) Kabupaten Bengkullu Utara
- Memberikan dukungan peran kader terhadap penemuan kasus (skrining) AIDS – TUBERCOLUSUS – MALARIA seperti kegiatan promosi/sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian penyakit ATM
- Memberikan dukungan dalam rangka penanganan dan pengobatan penderita penyakit ATM sampai sembuh terutama dalam kepatuhan berobat pasien dan memberikan nutrisi serta penyediaan lingkungan sehat sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
