Blitar Perkuat Komitmen Jadi Kota HAM
Kota Blitar,mitratoday.com – Pemerintah Kota Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan dan memajukan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) di daerah. Komitmen ini ditunjukkan melalui kolaborasi strategis bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Republik Indonesia dalam sebuah Workshop Penguatan Pemahaman HAM yang digelar di Kota Blitar, Rabu (11/6/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah KemenkumHAM Jawa Timur dan melibatkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Kejaksaan, hingga legislatif. Hadir langsung dalam acara tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Mugiyanto, dan Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I., yang akrab disapa Mas Ibbin.
Blitar dan Warisan Bung Karno: Menjadi Kota HAM
Dalam sambutannya, Mas Ibbin menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan dan dukungan dari KemenkumHAM terhadap Kota Blitar sebagai bagian dari program nasional edukasi dan penguatan nilai-nilai HAM.
“Sebagai kota yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Bung Karno, sosok proklamator sekaligus pejuang HAM dunia, Blitar memiliki tanggung jawab historis dan moral dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi,” ujar Mas Ibbin.
Ia menambahkan bahwa perjuangan Bung Karno tidak semata-mata tentang kemerdekaan politik, tetapi juga tentang martabat manusia, keadilan sosial, dan kebebasan sipil. Oleh sebab itu, Pemkot Blitar ingin menjadi pelopor daerah yang ramah HAM dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam setiap aspek pelayanan publik.
“Kami berkomitmen untuk terus belajar, memperbaiki pelayanan, dan menjadikan HAM sebagai bagian dari kultur birokrasi. Ini adalah cita-cita kami menuju Blitar sebagai kota HAM yang inklusif, adil, dan berdaya,” tambahnya.
WamenkumHAM: ASN Garda Depan Pemajuan HAM
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Mugiyanto, menegaskan pentingnya peran ASN dalam memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Menurutnya, ASN bukan hanya pelayan administrasi, tetapi merupakan garda depan negara dalam menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM. Dalam hal ini, ASN adalah ujung tombaknya. Oleh karena itu, mereka harus memiliki pemahaman yang kokoh tentang HAM agar setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Mugiyanto.
Ia juga menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari target nasional edukasi HAM, yang tahun ini menyasar 1 juta ASN dan 225 ribu masyarakat umum di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mampu menciptakan kultur kerja yang lebih manusiawi, transparan, dan berpihak kepada hak-hak konstitusional warga negara.
Sinergi Forkopimda dan Agenda Kolektif Kemanusiaan
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir unsur Forkopimda Blitar seperti Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua DPRD, hingga Ketua Pengadilan Negeri. Kolaborasi ini mempertegas bahwa upaya memajukan HAM bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan merupakan agenda kolektif semua pemangku kepentingan.
Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Jawa Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa Blitar menjadi salah satu kota yang dinilai siap secara sosial dan politis untuk menjadi role model kota berbasis HAM.
Harapan untuk Blitar dan Indonesia
Dengan berlangsungnya kegiatan ini, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang memiliki sensitivitas dan pemahaman mendalam tentang pentingnya HAM dalam tata kelola pemerintahan. Kota Blitar, dengan kekayaan sejarah dan warisan perjuangan Bung Karno, dinilai sangat relevan untuk menjadi simbol peradaban yang berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.
Sebagaimana disampaikan oleh Mas Ibbin, “Kota Blitar tidak hanya mewarisi sejarah, tetapi juga membawa semangat perubahan. Kami siap menjadi bagian dari bangsa yang benar-benar menjadikan HAM sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan.”(Adv/Novi/Kmf).
