Bupati BU Harus Tegas, Sikapi “Suami Kades, Istri Perangkatnya”
Bengkulu Utara,Mitratoday.com-“Aku suamimu sebagai kepala desa, dan kamu istriku sebagai perangkat desa”. Istilah yang tidak asing lagi di daerah ini, karena tentu layaknya hal lumrah dibiarkan oleh pemimpin daerah.
Mengapa demikian?, karena belakangan ini semenjak Dana Desa yang terbilang fantastis nilanya, tentu menjadi ajang korupsi bagi mereka oknum kepala desa. Sudah banyak yang di bui olehnya.
Dimana tidak terjadi korupsi, jikalau istilah “Suami Kades, istri perangkat desa” terus berlanjut dan dijalankan tanpa ada ketegasan dari pemimpin daerah dalam menyikapinya. Hal itu tampak terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara.
Banyak kepala desa yang memposisikan saudaranya sebagai perangkat desa, bahkan menjadikan istrinya sebagai perangkat desa, dan aparatur desa lainnya.
Maka melihat dari situasi itu, Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Provinsi Bengkulu angkat bicara serta menyampaikan bahwa pihak pemerintah Bengkulu Utara terkesan melakukan pembiaran dan tidak tegas.
“Sebenarnya, kejadian ini sudah bukan hanya di Kabupaten Bengkulu Utara saja, namun ada juga yang terjadi di Kabupaten lain.”Kata Zamhori selaku sekretaris LAKI Provinsi Bengkulu, Jum’at (08/01/2021).
Dengan adanya kejadian seperti itu, semestinya pihak pemerintah tidak tinggal diam, khususnya Bupati. Seperti belakangan ini di Kabupaten Bengkulu Utara yang jelas-jelas suaminya kades istrinya Sekdes bahkan perangkat desa.”Itu harusnya tidak terjadi, menyangkut etika dan bisa saja jika dibiarkan akan menimbulkan upaya melakukan tindak pidana Korupsi secara terstruktur oleh Kepala Desa.”Ujar Zamhori.
Selain itu, ia berharap Bupati Bengkulu Utara tidak membiarkan hal itu berlarut-larut, mesti ada ketegasan dalam menyelesaikan persoalan. Karena hal itu juga bupati harus memberi ketegasan terhadap dinas PMD agar benar dalam menjalankan tupoksinya.
“Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena masih banyak yang memiliki SDM mampu dalam menjalankan hal itu. Masa harus keluarga kades dan istri kades saja, malu lah selaku bupati seolah tak mampu mengkoordinir aparaturnya.”Pungkas Zamhori.
Terakhir Zamhori menyampaikan rasa mirisnya atas kejadian tersebut.”Miris sebenarnya ya, bagaimana mau mengurangi pengangguran di daerah ini, kalau rangkap jabatan saja masih banyak. Apa lagi ditingkat desa seperti itu.”Tandasnya.(Rhy).
