Blitar,mitratoday.com – Bencana Alam yang terjadi di Kabupaten Blitar-akhir akhir ini membuat pihak Pemerintah harus melakukan penanganan yang komprehensif.
Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah mengatakan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Blitar dilakukan secara simultan (menyeluruh) tidak hanya spasial pada periode tertentu atau daerah tertentu.
Mak Rini panggilan akrab Bupati Blitar ini berharap semua stakeholder terlibat dan solusi penangananya secara periodik.
“Semua intansi harus terlibat, baik vertikal, pemerintah daerah maupun masyarakat. Perlu dilakukan langkah-langkah periodik solusi penanganannya, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.” Kata Bupati.
Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menyatakan bahwa secara garis besar ada 12 ancaman bencana, mulai dari tanah longsor/gerak, banjir, letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, rob/gelombang tinggi, puting beliung/angin kencang, kebakaran gedung/pemukiman, kekeringan, kebakaran hutan, wabah penyakit dan konflik social.
‘’Kami ini komplet, semua ancaman bencana ada. Jadi penangananya tidak hanya pasca bencana, pemulihan sarana prasarana infrastuktur, pengungsian masyarakat, namun perlu penanganan secara menyeluruh dan solusi jangka panjang,’’ ungkap Mak Rini.
Lanjutnya, pasca bencana banjir di Sutojayan karena luapan Kali Bogel, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan langkah-langkah perbaikan infrastuktur yang terdiri dari pembangunan talud, sabo dam, dam, saluran sekunder, sayap jembatan dan plat deker. Serta pemberian bantuan social kepada masyarakat yang terdampak.
“Lokasinya ada di 8 Kecamatan pada 19 Desa/Kelurahan, Khusus sarana prasarana ini anggarannya sekitar Rp 19 Milyar. Anggaran ini tentu saja tidak cukup, kami juga mengajukan usulan anggaran ke BNPB dan Propinsi Jawa Timur,’’ tambah Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar ini.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dianggarkan pula sosialisasi kepada masyarakat terhadap pencegahan dan mitigasi bencana, Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan, penyediaan papan informasi dan evakuasi serta kajian kebencanaan sebagai dasar deteksi dini terhadap berbagai potensi bencana.
Bupati Blitar mengharapkan upaya rehabilitasi dan konservasi hutan terutama di Blitar Selatan perlu dilakukan langkah kongkrit. “Itu sebabnya, perlu melibatkan Perhutani serta masyarakat pemegang izin pemanfaatan hutan perhutanan social (IPHPS),” beber Bupati.
Ia sampaikan, semua stakeholder terlibat. Mulai Jasa Tirta, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB), Dinas PU SDA Jawa Timur serta OPD terkait.
“Sambil menunggu regulasi dari Perhutani, kita tetap menganggarkan bibit-bibit peneduh yang akan kita ditanam di pinggir jalan.” tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Dr Jumali, MAP mengungkapkan, Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB) telah menyusun langkah-langkah penanganan banjir di Sutojayan.
“Langkah darurat antara lain, melakukan normalisasi Kali Gesing dan Bacem sepanjang 7,5 kilometer; proteksi tebing Kali Gesing dan Bacem sepanjang 7,5 kilometer dan penambahan outlet drainase pemukiman di Kali Bogel. ‘’Untuk pembangunan ini anggaranya disediakan Rp 50 milyar,’’ terang Jumali mengutip dari BBWS Brantas.
Selanjutnya, Kepala Bappeda jelaskan, langkah lain yang dilakukan BBWS Brantas yakni sinkronisasi pemasangan Early Warning System (EWS) di Kali Bogel dan pola operasi Bendung Lodoyo. ‘’Upaya lain yang dilakukan BBWS Brantas adalah pembuatan chekdam di hulu anak Kali Bogel,’’ tutup Jumali, Doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang ini.
Pewarta : Novi
