Kabupaten Malang, Mitratoday.com – Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna sangat mendukung kedatangan anggota Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam mengevaluasi dan monitoring sistem pengelolaan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Malang terintegrasi.
“Kami sangat mendukung sekali kinerja anggota KPK untuk mengevaluasi dan monitoring sistem pengelolaan dan penganggaran keuangan di setiap pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Nah sekarang ini giliran, Kabupaten Malang yang dimonitoring,” kata Rendra Kresna ketika menerima kunjungan dari Anggota KPK Divisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Arif Nur Cahyo di Ruang Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Nomor 7, Kota Malang, Jumat (13/10).
Menurutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut pertemuan beberapa waktu lalu, untuk melihat progres report rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
Pihaknya sangat supprot dan menerima dengan baik kedatangan Anggota KPK dalam melaksanakan asistensi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di tahun 2017.
“Jadi mereka di sini akan melihat bagaimana sistem pengelolaan yang sudah kami laksanakan dengan sistem elektronik,” kata pria nomor satu di Pemerintah Kabupaten Malang tersebut.
Karena itu pihaknya meminta agar semua tahapan mulai perencanaan dan penganggaran keuangan secara sistematis dan terintegrasi sesuai prosedur.
“Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum, sekaligus meminimalisir tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan sistem pengelolaan dan penganggaran keuangan dari pemerintah pusat bahwa setiap pemerintah daerah harus melaksanakan program perencanaan berbasis elektronik.
Karena itu Pemkab Malang sudah melaksanakan berbagai macam program berbasis elektronik dalam mengatur keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Kami sudah melaksanakan program pengelolaan keuangan berbasis elektronik diantaranya e-Money, e-Musrenbang, e-Renstra dan e-Sakip,” papar Rendra
Kemudian, pihaknya akan meningkatkan perencanaan keuangan secara terintegrasi dengan membuat terobosan program elektronik di tahun 2018 mendatang yaitu e-Teks, e-Budgeting, e-BPHTB di Pemerintahan Kabupaten Malang.(GT)
Menurutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut pertemuan beberapa waktu lalu, untuk melihat progres report rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
Pihaknya sangat supprot dan menerima dengan baik kedatangan Anggota KPK dalam melaksanakan asistensi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di tahun 2017.
“Jadi mereka di sini akan melihat bagaimana sistem pengelolaan yang sudah kami laksanakan dengan sistem elektronik,” kata pria nomor satu di Pemerintah Kabupaten Malang tersebut.
Karena itu pihaknya meminta agar semua tahapan mulai perencanaan dan penganggaran keuangan secara sistematis dan terintegrasi sesuai prosedur.
“Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum, sekaligus meminimalisir tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan sistem pengelolaan dan penganggaran keuangan dari pemerintah pusat bahwa setiap pemerintah daerah harus melaksanakan program perencanaan berbasis elektronik.
Karena itu Pemkab Malang sudah melaksanakan berbagai macam program berbasis elektronik dalam mengatur keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Kami sudah melaksanakan program pengelolaan keuangan berbasis elektronik diantaranya e-Money, e-Musrenbang, e-Renstra dan e-Sakip,” papar Rendra
Kemudian, pihaknya akan meningkatkan perencanaan keuangan secara terintegrasi dengan membuat terobosan program elektronik di tahun 2018 mendatang yaitu e-Teks, e-Budgeting, e-BPHTB di Pemerintahan Kabupaten Malang.(GT)
