Kota Cirebon,mitratoday.com – Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Rabu pagi (30/7/2025).
Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan publik terhadap maraknya dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di lingkungan sekolah.
Sejak pukul 09.00 WIB, massa telah memadati halaman kantor dinas dengan membawa poster, pamflet, dan selebaran berisi tuntutan keras. Aksi sempat memanas saat massa membakar ban di depan gerbang sebagai simbol kekecewaan atas lemahnya pengawasan dinas terhadap praktik pungli di sekolah.
Koordinator aksi, Trias, dalam orasinya menyebut bahwa Dinas Pendidikan selama ini terkesan lamban dan menutup mata atas berbagai laporan masyarakat terkait pungutan liar.
“Kami tidak datang untuk membuat kekacauan. Kami datang untuk menuntut keadilan. Pungli di sekolah sudah lama jadi momok, mulai dari proses PPDB sampai kegiatan ekstrakurikuler. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Trias melalui pengeras suara.
Massa juga secara bergantian menyampaikan orasi, mendesak Kepala Dinas Pendidikan untuk keluar dan berdialog langsung. Namun hingga aksi usai, pejabat yang ditunggu tak kunjung menemui para pendemo.
Dalam pernyataan sikapnya, AKSI menyoroti lima poin utama : 1. Stop Pungli : Hentikan segala bentuk pungutan liar di sekolah. 2. Transparansi Anggaran : Sekolah wajib terbuka dalam pengelolaan dana, termasuk yang berasal dari orang tua siswa. 3. Akuntabilitas : Setiap rupiah dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara jelas. 4. Sanksi Tegas : Tindak tegas pelaku pungli di lingkungan pendidikan, tanpa kompromi. Dan 5. Keterbukaan Informasi: Semua bentuk pungutan wajib diinformasikan secara terbuka kepada publik.
Widi, salah satu juru bicara AKSI, menambahkan bahwa pejabat Disdik harus lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga siswa.
“Banyak keluarga siswa yang secara ekonomi sangat terbatas. Jangan sampai pendidikan yang seharusnya inklusif justru jadi beban karena pungutan yang tidak jelas. Uang dari orang tua harus dikelola secara jujur dan transparan,” ujarnya.
Aksi ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Meskipun berlangsung dengan intensitas tinggi, situasi tetap kondusif. Sejumlah warga yang melintas bahkan berhenti untuk menyaksikan jalannya aksi. Spanduk-spanduk bertuliskan pesan protes seperti “Pendidikan Tanpa Pungli Cuma Mimpi” dan “Berantas Pungli di Lingkungan Pendidikan” terbentang di depan gerbang kantor Disdik.
Warga yang diwawancarai media menyatakan dukungan terhadap tuntutan demonstran. Mereka berharap aksi ini tidak berhenti di jalanan, tetapi menjadi alarm bagi Dinas Pendidikan, Wali Kota, bahkan Gubernur hingga Pemerintah Pusat, untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menciptakan iklim pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.
( Idris )
