Home » Daerah » Bengkulu » Dewan Riset Daerah: Kemiskinan Tinggi Akibat Program Salah Sasaran

Dewan Riset Daerah: Kemiskinan Tinggi Akibat Program Salah Sasaran

Bengkulu,Mitratoday.com-Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan menjadi program prioritas  utama provinsi Bengkulu 2016-2021. Dimasa kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah angka penduduk miskin terus mengalami penurunan.
Saat ini persentase penduduk miskin provinsi Bengkulu berdasarkan data BPS berada pada angka 15,23 % turun sekitar 2% dibanding maret 2016 yang berada pada posisi 17, 32%. Namun hal tersebut masih tinggi dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional yang hanya 9,41% dan masih berada pada peringkat teratas kedua setelah Aceh untuk pulau sumatera.
Dikatakan penjabat Sekda Bengkulu Hamka Sabri, banyak sekali program pengentasan kemiskinan yang sudah  dibuat pemerintah dan ada hampir diseluruh OPD, namun angka kemiskinan Di provinsi Bengkulu masih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah dewan riset daerah guna mengkaji penyebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
“Dewan Riset dibentuk untuk melakukan kajian terhadap permasalahan dan isu yang ada, dan kali ini melakukan kajian mengenai tingkat kemiskinan di provinsi Bengkulu” ujar Penjabat Sekda Hamka Sabri usai  membuka  kegiatan diseminasi hasil kajian kemiskinan daerah di Hotel madeline, Rabu (4/12)
Hasil kajian ini kemudian lanjutnya akan dijadikan salah satu kebijakan gubernur untuk menurunkan angka kemiskinan.
Dijelaskan Ketua Dewan Riset Daerah Panji Suminar, kajian ini dilakukan melalui Forum Group Discusion dan lokakarya di daerah. “Semua stake holder di daerah kita gali apa program bagaimana hasilnya, serta outputnya seperti apa,” ujarnya.
Dari kajian yang dilakukan, permasalahan utama yang ditemukan  hampir disemua kabupaten adalah kurang terintegrasinya data kemiskinan. Untuk itu menurutnya diperlukan data yang terintegrasi tentang kemiskinan by name by addres sehingga kemudian bisa menemukan sasaran yang tepat.
“Programnya hebat hebat, tapi target grupnya yang tidak tepat.  Misalnya pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin ternyata pesertanya banyak bukan dari keluarga miskin,” papar Panji.
Tambahnya, salah satu rekomendasi dari dewan riset daerah adalah  memang  harus mengakui data kemiskinan sumbernya cuma BPS,  namun setiap  OPD atau pemda harus punya data pembanding sebagai dasar  kebijakan sehingga sasarannya tidak melenceng. Selain itu Updating data kemiskinan juga harus terus dilakukan.
Disebut Panji ada 4 kabupaten yang berkontribusi kepada keseluruhan tingkat kemiskinan provinsi, yakni kabupaten Kaur,  Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu.
Tingginya kemiskinan di Kota Bengkulu menurutnya karena  akses terhadap lahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak ada.
Mengatasinya program peningkatan keberdayaan keluarga miskin harus ditingkatkan, perbaikan akses pendidikan dan  diperlukan pelatihan yang menyertakan keluarga miskin serta bantuan peluang usaha berupa bantuan modal usaha mikro.
Hal tersebut diharapkan  meningkatkan pendapatan, kemudian bisa memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan dan non pangan.
“Ketika pemunuhan kebutuhan dasar meningkat ketika disurvey mereka telah keluar dari garis kemiskinan,” tutup Panji
Diseminasi hasil kajian kemiskinan daerah provinsi Bengkulu diikuti 100 orang peserta dari Bappeda provinsi, Kabupaten/Kota, OPD teknis, anggota Dewan Riset Daerah dan perwakilan perguruan tinggi.
Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.