Di Kota Bengkulu Resepsi Pernikahan Diperbolehkan, Ini Syaratnya
Berdasarkan tren angka Covid-19, angka orang yang terpapar virus Covid-19 pada akhir-akhir ini mengalami penurunan yang signifikan, bahkan ada dalam satu harinya tidak ada catatan orang yang terpapar.
Kota Bengkulu,mitratoday.com-Kabar bahagia bagi masyarakat Kota Bengkulu yang hendak melaksanakan resepsi pernikahan. Pasalnya, mulai tanggal 20 September mendatang, pelaksanaan pesta pernikahan sudah diperbolehkan lagi dengan berbagai catatan.
Berdasarkan tren angka Covid-19, angka orang yang terpapar virus Covid-19 pada akhir-akhir ini mengalami penurunan yang signifikan, bahkan ada dalam satu harinya tidak ada catatan orang yang terpapar.
Sehingga, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bengkulu memperbolehkan untuk melakukan resepsi pernikahan di rumah dengan batasan yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Eddyson.
Dikatakan Eddyson, dengan adanya penurunan yang signifikan pihaknya memberikan izin untuk melaksanakan acara nikah.
“Jika memang ingin melaksanakan resepsi pernikahan di rumah saja, saya minta benar-benar menerapkan prokes. Jangan sampai abai, walaupun sudah mengalami penurunan kita juga harus mentaati prokes,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, untuk pelaksanaan resepsi di gedung belum diperbolehkan, dikarenakan pihaknya tak bisa mengontrol dengan optimal berbeda dengan resepsi di rumah.
“Kalau di gedung belum kita kasih izin, kalau di rumah bisa kita kontrol prokes nya. Dan juga undangan kita minta batasi sesuai dengan surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu yang tertulis yakni tidak diperbolehkan untuk makan prasmanan hanya boleh nasi kotak dan untuk waktu acaranya sendiri harus dipersingkat,” jelasnya.
Agar berjalan sesuai prokes, Ia mengatakan ada satgas Covid-19 yang dibentuk tim untuk memantau prokes pada kegiatan resepsi pernikahan yang telah diberikan surat rekomendasi.
“Setiap minggu tim tersebut diturunkan untuk memantau kegiatan resepsi pernikahan yang telah diberikan surat rekomendasi. Jadi, jika ada masyarakat yang melanggar prokes maka kita akan langsung bubarkan, karena mereka telah melanggar dari isi surat rekomendasi yang telah ditangani sebelumnya,” tutupnya.(Adv).
