BengkuluBENGKULUBengkulu UtaraDaerahHeadlineHukum

Diduga Mangkrak dan Sunyi: Apa Kabar Gedung Laboratorium Dinkes Bengkulu Utara?

Bengkulu,mitratoday.com – Senyap! Tak terdengar lagi riuh penyelidikan ataupun kabar terbaru dari proyek Gedung Laboratorium milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Utara yang dibangun dengan dana Rp 4,9 Miliar.

Padahal, akhir tahun 2024 lalu, proyek ini sempat menyulut perhatian publik dan menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Kini, proyek tersebut bak ditelan bumi, menyisakan segudang pertanyaan tanpa jawaban.

Pada Senin, 30 Desember 2024 lalu, Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan yang diduga kuat mangkrak. Fakta mencengangkan terkuak: progres pekerjaan baru mencapai 67%, meskipun dana yang telah dicairkan ke pihak penyedia sudah 50%. Ketimpangan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas pengawasan dan transparansi pelaksanaan proyek.

Pekerjaan Lambat, Anggaran Besar

Gedung yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat tersebut justru menyimpan potensi masalah serius. Dengan nilai proyek sebesar Rp 4.978.004.658, publik menaruh harapan besar akan hadirnya fasilitas laboratorium yang representatif.

Namun harapan itu tampaknya berujung kecewa. Proyek yang seharusnya rampung tepat waktu justru menyisakan bangunan belum selesai dan polemik yang tak kunjung reda.

Mirisnya, dalam sidak tersebut, Sekretaris Dinkes Bengkulu Utara ikut hadir mendampingi. Namun, tidak ada kejelasan tindak lanjut atau proses hukum atas ketidaksesuaian progres tersebut.

Pengawasan Diduga Lemah, Ada Apa?

Sekretaris Jenderal Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran Bengkulu (MAFIA), Darul, ikut angkat suara. Ia menegaskan bahwa proyek ini mengandung banyak kejanggalan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

“Dari fisik lapangan dan data progres, terlihat jelas ada indikasi kuat pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Kami pertanyakan, kenapa tim pengawas seolah tutup mata dan tidak melakukan langkah hukum apapun,” ujar Darul.

Lebih lanjut, Darul mengatakan pihaknya kini tengah melakukan investigasi lebih dalam terhadap proyek tersebut. Tak hanya dari sisi teknis pekerjaan, tetapi juga aspek pengelolaan anggaran dan pengawasan.

“Kami sedang menyeriusi ini. Kami sudah mulai menghimpun bukti-bukti dan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Bengkulu. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Proyek Publik, Harus Transparan

Keterlibatan dana publik dalam proyek ini seharusnya menjadi dasar kuat untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat. Sayangnya, yang terlihat justru sebaliknya. Minim informasi lanjutan, nihil tindakan tegas dari pengawas proyek, dan diamnya pihak-pihak terkait menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran sistemik.

Masyarakat pun mulai bersuara, mempertanyakan tanggung jawab Dinkes, konsultan pengawas, dan rekanan pelaksana proyek. Ke mana arah pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek senilai Rp 4,9 miliar tersebut?

Perlu Audit Menyeluruh

MAFIA mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Audit ini penting tidak hanya untuk mengungkap apakah benar proyek mangkrak, tapi juga untuk mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam menjaga uang rakyat.

“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk. Proyek sebesar ini tidak jelas ujungnya, dan semua pihak saling diam? Ini sudah menyangkut integritas pemerintahan daerah,” kata Darul.

Publik Menunggu Tindakan Nyata

Gedung Laboratorium Dinkes Bengkulu Utara adalah proyek yang seharusnya memberi manfaat besar bagi masyarakat. Namun, hingga kini, proyek itu justru menjadi simbol kemandekan, pembiaran, dan mungkin potensi penyelewengan.

Sudah saatnya para pihak terkait – baik legislatif, eksekutif, maupun penegak hukum – tidak lagi diam. Publik berhak tahu ke mana arah pembangunan ini dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Jika tidak ada langkah tegas, maka proyek ini hanya akan menjadi monumen kegagalan dan cermin buruknya pengelolaan dana publik di daerah.(A01)

Bagikan

Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Back to top button