Malang,mitratoday.com – Ada yang tak lazim di moment peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 29 yang diselenggarakan Pemkab Malang jumat (25/8/2022).
Di sesi diskusi yang dipimpin Bupati Malang HM Sanusi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aniswaty Aziz seolah dibuat mati kutu oleh pertanyaan yang dilontarkan Sanusi.
Saat itu, Sanusi sempat mempertanyakan jumlah riel kasus stunting di Kabupaten Malang di tahun 2022 ini. Sayangnya Aniswaty tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan berdalih jika data stunting yang ia terima adalah data Dinas Kesehatan.
“Kami ada datanya tapi dari Dinkes, sementara kami sejak 2022 mendapat tambahan tugas melakukan upaya pencegahan kasus stunting aja,” ujar Aniswaty.
Saat di tanya data, ia justru kelimpungan sembari memanggil Bidang Pengendalian Penduduk. “Mbak Evi mana,” kata Aniswaty.
Mendengar jawaban yang tidak memuaskan, Sanusi melontarkan sindirannya. “Mosok Kepala Dinas gak tahu datanya, seharusnya seorang Kadis kan harus menguasai datanya, ya percuma apa yang akan kita bahas dan intervensi stunting kalo datanya saja gak tahu,” tandas Sanusi.
Usai mendapat sindiran keras, Aniswaty mencoba menjelaskan data kasus stunting yang ia kantongi. Hasilnya tiga wilayah kasus stuntingnya cukup tinggi , diantaranya Jabung sekitar 300 kasus, Turen 126 kasus dan kecamatan Ngantang.
Mendengar laporan tersebut, Sanusi meminta kepada Istrinya Hj.Anis Zaidah untuk membagikan tips nya agar balita tidak beresiko stunting.
Anis pun menjawab jika pemberian ASI Eksklusif menjadi solusi utama agar balita tidak beresiko stunting.
“Saya selalu memberikan ASI Eksklusif kepada 4 orang anak saya sejak bayi hingga umur 2 tahun. Karena ini penting sekali untuk diketahui bahwa di dalam ASI ibu kan mengandung banyak manfaat,” tutur Anis Zaidah.
Tidak hanya memberikan ASI saja, Pola asuh anak secara benar juga mempengaruhi anak, salah satunya seperti budaya bersih yang ditanamkan ke anak.
Tidak cukup disitu saja, kegaduhan lainnya juga terjadi saat Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati menyebutkan jika setiap bulan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( PPKBD) menerima honor sebesar Rp 150 ribu setiap bulan selama setahun. Namun kenyataan di lapangan yang dterima setiap kader PPKBD hanya Rp 75 ribu.
Tak pelak, ucapan yang dilontarkan Maria Ernawati disoraki semua Kader PPKBD yang hadir di Harganas Kabupaten Malang tersebut.
Pewarta : Sigit
