Blitar,mitratoday.com – Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Blitar tampaknya saat ini tidak baik-baik saja, terbukti dalam beberapa agenda di DPRD Kabupaten Blitar banyak yang tertunda alias gagal.
Seperti Agenda Rapat Paripurna yang membahas Penyampaian Perubahan KUA- PPAS Tahun 2022 dua kali di tunda, Rapat Badan Anggaran dengan TAPD membahas KUA dan PPAS Perubahan gagal karena tidak di hadiri salah satu fraksi, dan yang terakhir Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus 2022 Agenda Penanda tanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 juga gagal di gelar.
Menyikapi hal tersebut, Tokoh Pemuda Blitar Selatan Muhammad Sutarto mengatakan dalam pengamatannta bahwa kegagalan karena ketidak harmonisan antara Eksekutif dan Legislatif dalam melakukan komunikasi untuk melakukan pembahasan.
“Saya sebagai masyarakat tentu kecewa terhadap kegagalan-kegagalan agenda DPRD, seperti Rapat Paripurna. Karena agenda ini sangat penting untuk pembagunan di Kabupaten Blitar ke depan, dan ini berdampak kepada masyarakat yang tidak bisa menikmati atau merasakan pembagunan secara utuh,” ujar M Sutarto.
Apalagi, kata Sutarto masyarakat yang berada di Blitar Selatan infrastruktur seperti Jalan banyak yang rusak, berlobang dan tentu hal itu berdampak sosial, serta ekonomi.
“Belum lagi banyak fasilitas Pendidikan dan Kesehatan. Perlu di ketahui saat mereka membahas sebuah agenda seperti Banggar atau Rapat Paripurna itu kan anggaran nya besar, Kok mereka se enaknya sendiri menunda-nunda bahkan gagal. Itu kan Anggarannya dari uang rakyat, Anggaran Negara, kami merasa rugi,” tegas M Tarto.
M Tarto mendoakan, mudah-mudahan beliau-beliau yang terhormat, baik eksekutif maupun legislatif bijaksana dalam mengambil keputusan.
“Jangan sampai kami sebagai rakyat nanti datang berbondong-bondong ke kantor DPRD atau ke Kantor Pemkab Blitar untuk menyatakan Mosi tidak percaya. Karena para Eksekutif dan Legislatif itu mereka enak, di gaji negara. Sedangkan kita masyarakat kecil seharusnya di layani oleh mereka, malah membuat sengsara rakyat. Mudah-mudahan hal seperti tidak akan terulang lagi, dan ini baru pertama kali terjadi di DPRD Kabupaten Blitar,” jelas M Tarto.
“Saya berharap sebagai rakyat dan masyarakat, legislatif dan eksekutif yang berangkat dari rakyat oleh rakyat mementingkan rakyat, bukan mementingkan pribadi atau kelompoknya.” Tambahnya.
Jika sampai akhir tahun PAK ini tidak jadi di Sahkan, Sutarto tegaskan bahwa apihaknya bersama rakyat dan pergerakan lain akan bergerak untuk melakukan gerakan menuntut Mosi tidak percaya ke Legislatif dan eksekutif.
Pewarta : Novi
