Malang,Mitratoday.com-Kunjungan komisi 2 dan komisi 3 DPRD Kabupaten Malang ke terminal Tumpang jumat(11/12/2020) kemarin sempat diwarnai adu argumen beberapa pihak, diantaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)serta Camat Tumpang Sukarlin.
Pemicunya,ucapan salah satu staf Disperindag Widodo, yang menyebutkan bahwa pembangunan toilet dan musholla yang mendapat penolakan pedagang pasar Tumpang tersebut berasal dari anggaran APBD Dishub tahun 2020.
Makanya dari hasil koordinasi jumat (27/11/2020) lalu kita sepakati bahwa gak mungkin bangunan toilet dan musholla ini dibongkar, karena informasi dari staf Dishub menggunakan APBD jika dibongkar efeknya mengarah ke pidana karena merusak fasilitas pemerintah,”ujar Widodo.
Jika tahu bahwa pembangunan toilet dan musholla tersebut berasal dari swadaya ujar Widodo,pihaknya akan meminta untuk dibongkar dan dipindahkan ke tempat lainnya karena mengganggu keindahan pasar, apalagi sedari awal Diperindag tidak diajak koordinasi terlebih dahulu.
Hal ini langsung di bantah Kadishub Hafi Luthfi yang menandaskan bahwa bangunan toilet dan musholla tersebut merupakan sumbangan PKL. Kata siapa ini bangunan toilet dan musholla tersebut dari APBD, sekali lagi ini sumbangan PKL,”tegas Hafi Luthfi.
Sementara Camat Tumpang Sukarlin mengaku juga tidak pernah diajak musyawarah soal pembangunan kios,toilet,dan Musholla yang ada diterminal Tumpang, kendati demikian,lanjut Sukarlin dirinya tak mempermasalahkan.
“Saya tetap mendukung upaya pemerintah, tapi khusus bangunan toilet dan musholla yang dibangun didepan pasar ini ,kok saya lihat penempatanya gak tepat, etikanya seperti saru(jelek). Kita ibaratkan seandainya kita makan diwarung terus didepannya lalu lalang orang mau buang hajat ke toilet,ini kan gak pantas,”ujar Sukarlin.
Saling sahut argumen tersebut mengundang kegeraman Ketua Komisi 3 DPRD, Darmadi yang sempat membentak pihak-pihak yang beradu argumen tersebut.
Saya malu, saya malu dengan masyarakat melihat perdebatan seperti ini, gak pantas disuguhkan dihadapan masyarakat, menunjukan kurang adanya komunikasi yang baik antar lembaga pemerintah. Sekarang kami putuskan, Dishub, Disperindag, dan Camat, koordinasi, sekarang juga dan kami tunggu jawabannya. Ini masalah kecil tapi kok saling ngotot adu argumen,”tegas Darmadi.
