Jakarta,mitratoday.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) wajib bertanggungjawab dan bisa menjelaskan ke publik terkait kebijakan copot jilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perempuan tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, H. Abdul Fikri Faqih, MM kepada mitratoday.com, Rabu (14/8/2024).
Fikri menilai BPIP kebablasan copot jilbab Paskibraka 2024. Menurutnya, “Perempuan berjilbab merupakan implementasi ketaatan terhadap ideologi yang diyakininya yaitu Islam sesuai sila I Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Fikri menyebut BPIP tidak dalam kapasitasnya mengatur simbol keagamaan, apalagi jilbab yang sudah bertahun-tahun dikenakan perempuan Paskibraka dan tidak ada persoalan apapun.
“BPIP mestinya menghargai prestasi perempuan Paskibraka yang terpilih dan terbaik dari berbagai daerah,” ujarnya.
Oleh karenanya, Fikri mengusulkan mengembalikan lagi pengelolaan Paskibraka ke Kemenpora RI,” pintanya.
Selain itu, lanjut Fikri atas tersebarnya informasi dan pemberitaan tersebut, BPIP untuk segera memberi klarifikasi, dan jika benar, agar membatalkan kebijakan wajib copot jilbab bagi Paskibraka 2024.
Pewarta : Hartadi
