Fraksi DPRD Kota Malang Sampaikan Pandangan Umum KUA-PPAS 2026, Pemkot Bahas Penurunan Anggaran
Malang,mitratoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (17/9), dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, H. Abdurrochman, S.H.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, dalam keterangannya menyebutkan bahwa kondisi keuangan daerah masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Menurutnya, Kementerian Keuangan sedang mengkaji kemungkinan adanya pengurangan dana transfer.
“Info terbaru dari Kemenkeu RI, keputusan apakah ada pengurangan atau tidak kemungkinan keluar pada 20 atau 21 September ini. Sementara, kita sudah menghitung kekurangan hampir Rp200 miliar. Karena itu, kita harus harmonisasi dengan anggaran yang ada di Pemkot Malang,” jelasnya.
Ali mengungkapkan, terdapat ketidakseimbangan dalam postur anggaran, di mana belanja pegawai naik sebesar Rp177 miliar, sedangkan belanja daerah justru turun sekitar Rp400 miliar. Lonjakan belanja pegawai ini salah satunya dipicu oleh pengangkatan 3.200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Belanja pegawai sudah dihitung sejak tahun sebelumnya, sebelum ada kebijakan baru dari Presiden terkait pengangkatan P3K. Karena itu muncul kondisi ‘jomplang’ antara belanja pegawai dan belanja daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali menyebutkan bahwa penurunan belanja daerah akan berdampak pada program infrastruktur, mengingat sebagian besar pendanaan masih bergantung pada transfer daerah. Namun, ia memastikan program prioritas seperti beasiswa, seragam gratis, hingga bantuan Rp50 juta per tahun untuk RT tetap berjalan.
“Kalau infrastruktur jelas terdampak, karena ketergantungan pada transfer daerah cukup besar. Tapi program prioritas di RPJMD seperti beasiswa dan seragam gratis tetap tidak terpengaruh,” tegasnya.
Ali menambahkan, seluruh masukan dari fraksi DPRD akan ditindaklanjuti pada tahap pembahasan berikutnya.
“Hearing dengan banggar akan jadi momen untuk lebih detail, agar ada titik temu bersama dalam menyusun APBD 2026,” pungkasnya.
(Tri W)
