Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2025
Malang,mitratoday.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (18/7), dan secara resmi dibuka pukul 14.18 WIB.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya yang telah digelar pada 14 Juli 2025. Dalam suasana hikmat, para anggota dewan, Wali Kota Malang beserta jajaran Forkopimda, pimpinan partai politik, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir mengikuti jalannya sidang.
Dalam sambutannya, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari proses pembahasan APBD yang mencerminkan keterlibatan aktif lembaga legislatif dalam mengawasi dan mengawal kebijakan fiskal daerah.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya, Soni Rudiwijaya, menyoroti rendahnya serapan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir. “Diperlukan peta jalan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, terutama untuk program-program yang menyentuh langsung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga menanyakan langkah strategis Pemerintah Kota Malang dalam memaksimalkan belanja modal serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menekankan pentingnya reformasi regulasi serta peningkatan kinerja BUMD secara menyeluruh.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian khusus pada ketimpangan pertumbuhan antar sektor. Mereka mempertanyakan mengapa sektor transportasi dan keuangan mengalami lonjakan tinggi, sementara sektor lain tidak mengalami pertumbuhan sepadan. Fraksi Gerindra juga menyoroti isu penurunan TPP dan implementasi tema besar pembangunan tahun 2025 yang mengusung akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya optimalisasi ekonomi kreatif, UMKM digital, serta sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian Kota Malang. Mereka juga menyoroti perlunya pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Malang atas penyusunan dokumen perubahan KUA-PPAS 2025 yang dinilai sebagai bentuk respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan fiskal.
Namun demikian, Fraksi PKB mengkritisi belum jelasnya dasar pertimbangan distribusi hasil efisiensi anggaran ke tiap-tiap OPD. Mereka juga mempertanyakan kesiapan dan skema pelaksanaan relokasi pedagang dalam rencana normalisasi kawasan Pasar Gadang.
Lebih lanjut, Fraksi PKB menyoroti kebijakan pendidikan, khususnya terkait kebijakan Pemprov Jatim mengenai pembebasan biaya pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta. “Bagaimana sikap Pemkot Malang dalam menjawab keresahan masyarakat terhadap mahalnya biaya pendidikan swasta?” ujar juru bicara fraksi tersebut.
PKB juga meminta penjelasan atas tidak adanya peningkatan signifikan dalam pos pendapatan retribusi daerah meski Perda baru telah disahkan. Selain itu, masalah jalan rusak yang masih banyak dikeluhkan masyarakat disebut sebagai isu mendesak yang harus segera ditindaklanjuti.
Menutup jalannya rapat, pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan dan masukan konstruktif terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025. Seluruh pandangan umum ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
“Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Malang,” terang Ketua DPRD Amithya.
Wali Kota Malang juga menanggapi masukan dari seluruh fraksi terkait efisiensi Anggaran Tahun 2025.
“Efisiensi anggaran di tahun ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas fiskal melalui pengalihan anggaran konsumtif ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Total efisiensi anggaran yang dialihkan ke program prioritas mencapai sekitar 70 miliar,” tutur Wahyu Hidayat.
Rapat ditutup secara resmi pada pukul 15.08 WIB, dengan harapan proses pembahasan lanjutan dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat.
(Tri W)
