AdvertorialBlitarDaerah

Fraksi PDI P Mengingatkan Semua OPD Pengelola Proyek Fisik Segera Memulai Kegiatannya

Blitar,mintratoday.com- DPRD Kabupaten Blitar mengelar Rapat Paripurna dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi Fraksi atas R
Atas Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.pada Kamis ( 23/06/2022) .

Suasana Rapat Paripurna PU Fraksi Fraksi ( Mitratoday foto Novi)

Rapat Paripurna di pimpin Ketua Suwito Saren Satoto didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Rifa’i dan Mujib ,dan di hadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom beserta jajarannya.

Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi GPN, Fraksi PKB dan Fraksi PAN.

Fraksi Golkar Demokrat dalam PU menyampaikan apresiasi atas diraihnya opini WTP yang telah dicapai Pemkab Blitar, hal itu merupakan prestasi yang luar biasa dan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya dengan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Tampak Juru bicara Fraksi PDIP Membacakan PU Aryo Nugroho SH( Mitratoday foto Novi)

“Golkar Demokrat berharap pemerintah daerah untuk memperhatikan rekomendasi catatan dan segera menindaklanjutinya agar tahun depan a
benar-benar menjadi WTP yang sempurna artinya tidak ada catatan-catatan,” jelas juru bicara Golkar Demokrat, Anik.

Sedangkan juru bicara dari Fraksi PDI-P, Aryo Nugroho dalam kesempatan itu mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Blitar bahwa APBD Kabupaten Blitar masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat ,dalam wujud DAU dan DAK .

Hal ini di sebabkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) masih sangat rendah ,dan PAD Kabupaten Blitar saat ini hanya mampu mewujud 15 Persen dari total APBD ,berdasarkan hal tersebut tingkat kemandirian Kabupaten Blitar terhadap kondisi fiskal masih sangat rendah.

Oleh sebab itu di perlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efesien ,

Fraksi PDIP juga mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar ,” Terhadap kenaikan kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Hal ini diikuti dengan inflasi yang merangkak naik, sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap timbulnya krisis keuangan, krisis energi dan krisis pangan.

“Oleh karena itu semua OPD yang mengelola proyek fisik diharapkan segera memulai kegiatan pelaksanaannya agar segera terserap banyak tenaga kerja karena serapan anggaran menjadi prioritas utama sekaligus sebagai stimulus sebagai penguatan perekonomian daerah,” jelasnya.

Sementara Anshori Baidlowi juru bicara Fraksi GPN dalam PU , salah satunya soal peningkatan PAD belum maksimal, namun fraksinya akan tetap memberikan dorongan dan semangat yang kuat dalam hal peningkatan PAD.

Kemudian juru bicara Fraksi PKB Candra Purnama menyinggung SILPA tahun 2021 yang cukup besar, jika silpa terjadi karena pelampauan pendapatan daerah maka patut mendapat apresiasi, akan tetapi jika SILPA terjadi karena kurang maksimalnya serapan anggaran maka perlu menjadi perhatian.

Terakhir, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Andika menyinggung soal aktivitas penambangan di kabupaten Blitar berharap pemerintah daerah untuk segera menertibkan penambangan liar atau tidak berijin. ( Adv Novi)

Bagikan

Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button