BlitarDaerahHeadline

Fraksi PDIP Tak Hadir Dalam Rapat Paripurna 2 Kali Tunda, Ini Jawaban Tegas Ketua DPRD Kabupaten Blitar

Blitar,mitratoday.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar yang dua kali di tunda dalam Agenda Penyampaian Perubahan KUA – PPAS tahun 2022 banyak mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Blitar.

 

Hal itu di karenakan tidak kuorum, dan akibat tidak mau hadirnya Fraksi PDIP pada Rapat Paripurna tersebut.

Mitratoday mencoba menemui Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto dari Fraksi PDIP usai Rapat Paripurna Istimewa agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo Selasa (16/08/2022).

Suwito mengatakan bahwa sampai saat ini Fraksi PDIP belum melihat Perubahan dari yang diajukan.

“Kita mengharapkan ada komunikasi, jadi program yang namanya pengentasan kemiskinan itu apa dan Jumlah warga miskin itu berapa?. Lalu cara-cara yang di lakukan Pemerintah Daerah itu seperti apa?, dalam visi misi Bupati kan sudah menyampaikan serta RPJM kan sudah ada,” ujar Suwito.

Kemudian kata Suwito berbicara soal kesehatan, Stunting, pemulihan ekonomi, pengangguran, dan lapangan kerja.

“Jadi kita dari PDIP belum melihat urgensinya nya PAK, dan perubahan anggaran ini untuk kepentingan pengentasan kemiskinan, penganguran, pemulihan ekonomi, dan SPMK kesehatan. Karena itu yang tidak signifikan.” Tandasnya.

Suwito samlaikan, janganlah PAK hanya kejar waktu. Ia katakan harus tahu subtansi dan tujuannya apa.

“Sehingga kita mengharapkan ada penjelasan terkait hal itu, “signifikan,” tegas Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar ini.

Ketika media menanyakan apa hal itu terkait tumpang tindihnya tugas TAPD dengan TP2ID, Suwito mengatakan itu ranah rumah tangga Bupati. “Namun yang jelas fungsinya TPAD dan TP2ID.” Tuturnya.

Selain itu ia jelaskan, bahwa TPAD mempunyai fungsinya sebagai tim anggaran pemerintah daerah.

“Bupati menugaskan TPAD untuk menjembatani, keputusan politik itu menjadi keputusan program tekhnis yang akan dilakukan OPD. Jadi ada jembatan politisnya, makanya TPAD ini untuk menterjemahkan kemauan politik Bupati menjadi program-program.” Bebernya.

Ia mencontohkan, seperti Bupati menyampaikan sekolah gratis, itu diterjemahkan TPAD. Sekolah gratis itu seperti apa, begitu juga Bupati menyampaikan pengentasan kemiskinan yang di terjemahkan dalam programnya seperti apa, itu tugas TPAD.

Suwito pun menjelaskan, kalau terkait Paripurna yang belum kuorum, ia sampaikan bahwa PDIP belum melihat itu, antara kemauan politik diterjemahkan menjadi program oleh TPAD.

“TP2ID itu di bentuk untuk memberi saran kepada Bupati, bukan ke Dewan. Namun saya belum melihat sarannya seperti apa.” Tandasnya.

Terakhir Suwito selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDIP menegaskan agar semuanya di komunikasikan terdahulu atau di jadwalkan sebelum di laksanakan.

“Dari pada nanti Paripurna, lalu tidak kuorum.¬† Mending penjadwalan, dan tunggu siapnya sana biar kuorum, karena kalau tidak kuorum lagi malah repot,” tutup Suwito.

Pewarta : Novi

Bagikan

Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button