Fraksi PSI Dorong Sinkronisasi Data Antar OPD demi Pelayanan Publik yang Lebih Efisien
Semarang,mitratoday.com – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Semarang, Benekditus Narendra Koeswara, mengajak Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat integrasi sistem informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dinilai penting guna menciptakan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Narendra, sinkronisasi data antar OPD menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam bidang pelayanan dasar seperti data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kita mendorong adanya kolaborasi lintas dinas untuk menciptakan sistem data tunggal yang terintegrasi. Masih sering ditemui di lapangan, layanan publik tersendat hanya karena data antar instansi tidak saling terhubung,” ujar Narendra kepada Wartawan di Kantor DPD PSI Kota Semarang, Jumat (20/6/2025).
Ia menyebut, dalam Rapat Paripurna DPRD terbaru yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Fraksi PSI juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan yang inovatif dan kreatif, agar tak terjadi tumpang tindih maupun saling lempar tanggung jawab antar OPD.
Selain isu sinkronisasi data, DPRD juga memberikan perhatian terhadap tiga persoalan mendasar, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Narendra menekankan agar program pembangunan yang dirancang tidak hanya berfokus pada hal-hal baru, tetapi tetap melanjutkan program-program sebelumnya yang terbukti bermanfaat.
“Kami tidak ingin program yang berjalan terputus begitu saja tanpa keberlanjutan. RPJMD harus menjadi panduan strategis yang mencerminkan kesinambungan kebijakan, bukan sekadar perubahan arah tanpa landasan,” jelasnya.
Narendra juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Fraksi PSI, akan terus mengawal penyusunan hingga pelaksanaan program kerja pemerintah kota agar lebih tepat sasaran.
Ia berharap pelaksanaan program dapat melibatkan partisipasi publik serta memiliki mekanisme pelaporan yang terbuka kepada legislatif.
“Tujuannya agar masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diambil. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
(Mualim)
