Gelar Sosialisasi Koperasi Merah Putih di Pasirharjo, Guntur Wahono : Sinergi Kepala Desa, BUMDes dan Koperasi Jadi Kunci
Blitar,mitratoday.com – Malam yang sejuk di Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, berubah menjadi malam penuh semangat perubahan. Di Balai Desa, ratusan pasang mata tertuju pada podium tempat para tokoh penting berbicara mengenai masa depan desa: masa depan yang digerakkan oleh koperasi rakyat. Kegiatan sosialisasi Koperasi Merah Putih (KMP) malam itu menjadi bukti bahwa desa tak lagi menunggu perubahan—tetapi bergerak mengusahakannya.
Acara ini dihadiri oleh para kepala desa dan lurah, direktur BUMDes, serta ketua KMP dari empat kecamatan. Hadir pula tokoh penting yang menguatkan legitimasi kegiatan ini, yakni Rijanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar yang juga menjabat sebagai Bupati Blitar, bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, yang dikenal luas sebagai penggerak program-program kerakyatan di wilayah Blitar Raya.
Dalam sambutannya, Guntur Wahono menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih adalah amanah nasional, yang bersumber langsung dari arahan Presiden RI. Ia menekankan pentingnya menyukseskan program ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat.
“Program ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah strategi memperkuat ekonomi desa dari akar. Kita, sebagai bagian dari Blitar, punya tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya,” ujar Guntur di hadapan peserta sosialisasi.
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Blitar belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk program sosialisasi ini, kekosongan itu dapat dijembatani oleh dukungan APBD Provinsi Jawa Timur, termasuk untuk kegiatan di Pasirharjo malam itu.
Menurutnya, saat ini banyak kepala desa maupun pengurus KMP yang belum sepenuhnya memahami posisi dan peran koperasi setelah mendapatkan legalitas. Tak jarang pula muncul friksi antara KMP dan BUMDes.
“Yang terpenting adalah sinergi. Tiga pilar kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengurus KMP, harus bisa duduk bersama, menyatu. Kalau mereka bersatu, persoalan selesai. Tidak ada lagi yang merasa tersaingi atau bingung soal kewenangan,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Bupati Blitar Rijanto juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Ia menilai kehadiran Koperasi Merah Putih adalah jawaban atas tantangan besar di desa-desa saat ini.
“Koperasi Merah Putih adalah upaya nyata untuk menghadirkan kemandirian ekonomi dari bawah. Ini bukan proyek sesaat. Kalau dijalankan dengan benar dan serius, koperasi ini akan menjadi ujung tombak transformasi ekonomi desa,” kata Rijanto.
Ia mengajak semua kepala desa dan perangkatnya untuk tidak hanya hadir secara fisik dalam sosialisasi, tetapi benar-benar memahami, mempelajari, dan mengimplementasikan gagasan besar di balik pendirian KMP.
“Pemerintah daerah sudah mulai berbenah. Legalitas koperasi sudah kita bantu dengan dukungan Rp2,5 juta per desa dari APBD. Sekarang saatnya kita menghidupkan ruh dari koperasi itu sendiri: gotong royong, partisipasi, dan kejujuran,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menginstruksikan seluruh desa dan kelurahan untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Bahkan, pengurusan akta notaris KMP dibantu penuh oleh dana APBD sebesar Rp2,5 juta per desa, agar semua koperasi memiliki dasar hukum yang sah dan kuat.
Dukungan lainnya juga datang dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, kegiatan ini menghadirkan narasumber nasional yang mumpuni. Di antaranya Faisal Husni dari Lembaga Pendidikan Koperasi serta Slamet Sutanto, Ketua Dekopin Wilayah Jawa Timur. Materi yang disampaikan bukan hanya teknis kelembagaan, tapi juga strategi pengembangan koperasi yang relevan dengan tantangan desa saat ini.
Sosialisasi Koperasi Merah Putih di Desa Pasirharjo diharapkan bukan sekadar acara formal, tetapi momentum kebangkitan ekonomi desa yang dipandu oleh sinergi antar-lembaga dan didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat.
Baik Guntur maupun Rijanto berharap, Blitar bisa menjadi percontohan inisiatif KMP di Jawa Timur, bahkan nasional, dengan catatan pelaksanaannya konsisten, transparan, dan berbasis regulasi.
“Selama koperasi ini dijalankan dengan jujur dan tertib sesuai aturan serta AD/ART, insyaAllah koperasi tidak akan macet. Justru akan menjadi ujung tombak kesejahteraan desa,” tutup Guntur dengan penuh optimisme.
Perlu diketahui, dalam kegiatan tersebut dihadiri juga Kepala Dinas Koperasi, Kepala DPMD, camat, dan kades/kalur dari Kecamatan Kanigoro, Talun, Garum dan Gandusari.
( Novi )
