Bengkulu,mitratoday.com – Gelombang desakan publik terus mengalir kepada Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk segera melakukan langkah tegas terhadap pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diduga terlibat dalam kasus hukum yang tengah menyeret nama mantan Gubernur Rohidin Mersyah.
Kasus yang kini tengah disidangkan di pengadilan itu membuka tabir sejumlah dugaan serius, mulai dari praktik pemerasan hingga gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. Seiring berjalannya proses hukum, tekanan publik semakin meningkat, menuntut adanya penyikapan konkret dari pemimpin daerah saat ini.
Seruan Bersih-Bersih dari Masyarakat
Salah satu suara keras datang dari Serikat Rakyat Bengkulu. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan Tim Investigasi mereka, Darul, masyarakat menyuarakan harapan agar Gubernur Helmi melakukan langkah bersih-bersih birokrasi melalui mutasi besar-besaran, termasuk menonjobkan pejabat yang diduga ikut terlibat dalam kasus Rohidin Cs.
“Kita harap pemerintahan Gubernur Helmi ini mulai melakukan bersih-bersih terhadap para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus Rohidin Cs. Baik itu kepala sekolah, kepala dinas, maupun pejabat lainnya. Bila perlu, ya dinonjobkan,” ujar Darul kepada media, Kamis (1/5/2025).
Menurutnya, membiarkan para pejabat yang terindikasi terlibat tetap menduduki jabatan publik berpotensi merusak citra pemerintahan saat ini. Ia khawatir, jika langkah tegas tidak diambil, publik akan menilai Gubernur Helmi Hasan melindungi oknum-oknum tersebut, meskipun tidak secara langsung.
“Karena kita tahu, pemerintahan Gubernur Helmi harus bersih dari para koruptor. Agar nilai kinerjanya menjadi baik. Jangan sampai muncul asumsi bahwa Gubernur Helmi ikut melindungi pejabat yang diduga terlibat gratifikasi,” tambah Darul.
Pemerintahan yang Bersih Tak Bisa Tawar-Menawar
Pemerintahan yang bersih bukan sekadar jargon, melainkan tuntutan nyata dari masyarakat. Apalagi, dalam konteks daerah seperti Bengkulu yang tengah berupaya membangun citra baru pasca berbagai skandal masa lalu, integritas birokrasi menjadi sangat vital.
Menurut Darul, tuntutan ini bukan bentuk tekanan politik atau tendensius. Ia menegaskan bahwa langkah penonaktifan pejabat bukan berarti menghukum mereka secara hukum, melainkan sebagai bagian dari proses menjaga marwah birokrasi.
“Kita tahu Pak Gubernur Helmi itu orang yang tegas. Maka dari itu, kita minta agar beliau segera menonjobkan pejabat-pejabat yang diduga kuat terlibat dalam kasus Rohidin Cs. Jangan sampai kinerja beliau tercoreng hanya karena tidak mengambil tindakan terhadap oknum-oknum tersebut,” tegasnya.
Tantangan Gubernur Helmi: Antara Etika dan Hukum
Darul juga menyebutkan bahwa Gubernur Helmi Hasan berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ia harus menjaga stabilitas birokrasi dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Namun di sisi lain, tekanan publik untuk menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi juga tidak bisa diabaikan.
“Dalam kasus seperti ini, tindakan administratif seperti penonaktifan sementara atau rotasi jabatan bisa menjadi langkah kompromi. Ini bukan bentuk penghukuman, melainkan bagian dari manajemen pemerintahan yang sehat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut justru bisa menjadi sinyal positif bahwa pemerintah provinsi serius menjaga integritas pemerintahan. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis, sehingga ketidaktegasan bisa berdampak pada tingkat kepercayaan publik.
Reformasi Birokrasi Jangan Setengah Hati
Kehadiran semangat reformasi birokrasi yang digaungkan dalam berbagai program pemerintahan Provinsi Bengkulu, seperti transparansi anggaran dan digitalisasi layanan publik, akan terasa sia-sia bila tidak dibarengi dengan penegakan integritas internal.
Banyak pihak berharap agar Gubernur Helmi Hasan tidak terjebak dalam kompromi politik atau loyalitas birokratis, yang justru berpotensi melemahkan upaya pembenahan. Jika benar ada pejabat aktif yang disebut-sebut dalam kasus gratifikasi Rohidin Cs, maka penonaktifan mereka bukan hanya sah secara etis, tetapi juga mendesak secara moral.
“Percuma kita menggaungkan pemerintahan yang bersih dari korupsi jika para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi masih diberi ruang dan jabatan.” ungkap Darul.
Publik Menunggu Langkah Nyata
Namun, publik kini menanti sikap dan kebijakan konkret dari orang nomor satu di Provinsi Bengkulu itu. Apakah ia akan tampil sebagai pemimpin yang tegas dan bersih, atau justru membiarkan birokrasi terkontaminasi jejak masa lalu?
Langkah Gubernur Helmi dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi ujian kepemimpinannya. Bukan hanya soal bagaimana ia menyikapi desakan masyarakat, tetapi juga bagaimana ia menata warisan birokrasi yang bisa menentukan arah pemerintahan ke depan.
Dalam dinamika pemerintahan, keberanian untuk menindak tegas sering kali menjadi pembeda antara pemimpin biasa dan pemimpin yang dikenang.(Tim).
