Bengkulu,mitratoday.com – Air mata guru honorer asal Bengkulu, Rerisa, yang tumpah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI, Senin (14/7/2025), rupanya belum cukup menyentuh nurani para pemangku kebijakan.
Alih-alih mendapat solusi atas ketidakjelasan status dan kesejahteraan yang telah ia perjuangkan selama 11 tahun mengabdi, Rerisa justru dipanggil Inspektorat Provinsi Bengkulu.
@mitratoday.com GUBERNUR HARUS TURUN TANGAN Air mata guru honorer asal Bengkulu, Rerisa, yang tumpah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI, Senin (14/7/2025), rupanya belum cukup menyentuh nurani para pemangku kebijakan. Alih-alih mendapat solusi atas ketidakjelasan status dan kesejahteraan yang telah ia perjuangkan selama 11 tahun mengabdi, Rerisa justru dipanggil Inspektorat Provinsi Bengkulu. Pemanggilan tersebut mencuat ke publik setelah adanya arahan dari Wakil Gubernur Bengkulu, Ir Mian. Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan dan keprihatinan dari berbagai pihak, terutama mengingat konteks pernyataan Rerisa yang menyuarakan aspirasi ribuan guru honorer kategori R4 se-Indonesia di forum resmi negara. Tangis yang Membuka Luka Lama Dalam forum RDPU yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rerisa menyampaikan secara emosional nasib pahit guru-guru R4—yakni mereka yang tidak tercatat dalam database Dapodik selama dua tahun berturut-turut. Karena itu, mereka secara otomatis tersingkir dari peluang mengikuti seleksi ASN maupun PPPK. “Kami ini R4, Bu. Dianggap tidak layak masuk database, padahal kami sudah mengabdi 7 tahun bahkan ada yang 11 tahun. Tapi kami terhalang masuk karena aturan dan tidak punya orang dalam,” ucap Rerisa dengan suara bergetar, menahan tangis. Baca selengkapnya di www.mitratoday.com Bengkulu bengkulutiktok bengkuluhits bengkuluutara helmihasan bengkuluselatan viral fyp SOROTAN lebong kaur mukomuko kepahiang rejanglebong seluma banturakyat rerisa guru savererisa @helmi_hasan
Pemanggilan tersebut mencuat ke publik setelah adanya arahan dari Wakil Gubernur Bengkulu, Ir Mian. Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan dan keprihatinan dari berbagai pihak, terutama mengingat konteks pernyataan Rerisa yang menyuarakan aspirasi ribuan guru honorer kategori R4 se-Indonesia di forum resmi negara.
Tangis yang Membuka Luka Lama
Dalam forum RDPU yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rerisa menyampaikan secara emosional nasib pahit guru-guru R4—yakni mereka yang tidak tercatat dalam database Dapodik selama dua tahun berturut-turut. Karena itu, mereka secara otomatis tersingkir dari peluang mengikuti seleksi ASN maupun PPPK.
“Kami ini R4, Bu. Dianggap tidak layak masuk database, padahal kami sudah mengabdi 7 tahun bahkan ada yang 11 tahun. Tapi kami terhalang masuk karena aturan dan tidak punya orang dalam,” ucap Rerisa dengan suara bergetar, menahan tangis.
Menurutnya, sistem pendataan dan pemberian SK kepada guru honorer penuh ketimpangan dan diskriminasi. Ia menyoroti bahwa guru kategori R3 yang baru dua tahun mengabdi bisa mendapat SK Gubernur dan diakui dalam Dapodik, sedangkan R4 yang telah bertahun-tahun mengajar malah dipinggirkan.
Ironisnya, Rerisa juga membeberkan kenyataan pahit bahwa dirinya hanya menerima honor sebesar Rp 30 ribu per jam setiap bulan, tanpa tunjangan dan tanpa kepastian karier. Ia bahkan sering diminta mengerjakan tugas tambahan oleh guru ASN, termasuk menjadi pembina OSIS tanpa kompensasi.
“Saya ikhlas, karena saya sayang anak-anak. Tapi kami ini tidak punya kesejahteraan sama sekali,” ucapnya lirih, disambut haru oleh anggota Komisi X DPR RI.
Dari Parlemen ke Inspektorat
Video pernyataan Rerisa kemudian viral di media sosial dan menuai gelombang simpati dari masyarakat. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Beberapa hari pasca-curhatnya viral, Rerisa mendapat panggilan dari Inspektorat Provinsi Bengkulu.
Diduga kuat, panggilan tersebut berkaitan dengan pernyataannya yang dianggap “berani” membongkar sistem rusak di hadapan wakil rakyat.
Langkah pemanggilan ini sontak memicu reaksi keras dari Serikat Rakyat Bengkulu (SERBU). Ketua Tim Investigasi SERBU, Darul, mempertanyakan motif di balik pemanggilan tersebut dan mendesak agar tidak ada unsur tekanan atau intimidasi terhadap guru Rerisa.
“Harapan kita pemanggilan ini benar-benar sebatas klarifikasi, bukan bentuk intervensi atau upaya membungkam suara rakyat kecil. Jangan sampai ada niat buruk di balik ini,” tegas Darul kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).
Ia menambahkan, pernyataan Rerisa dalam forum DPR adalah bentuk aspirasi yang dijamin konstitusi.
“Itu sah-sah saja. Justru harusnya pemerintah responsif, bukan represif. Kalau mau serius menyelesaikan masalah, panggil dan periksa kepala sekolah tempat Rerisa mengajar. Bukan malah mengarahkan tudingan ke guru honorer yang cuma mengadu nasib,” tambahnya.
Aspirasi yang Dibungkam?
Lebih Lanjut Darul menilai pemanggilan Rerisa bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi, di mana suara keprihatinan rakyat justru dibungkam dengan birokrasi represif.
“Kita melihat ada pola yang berbahaya. Guru R4 ini sudah lama terabaikan, sekarang ketika mereka bicara di ruang resmi, malah direspons dengan pemanggilan. Ini menunjukkan ketidakberpihakan negara terhadap rakyat kecil,” ujar Darul.
Darul menyebutkan bahwa langkah Inspektorat harus transparan dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas publik.
“Jika tidak ada kejelasan motif dan proses pemanggilan ini, kita khawatir ini akan menjadi intimidasi terselubung. Jangan jadikan guru honorer tumbal politik birokrasi,” tandasnya.
Tuntutan SERBU: Transparansi dan Perlindungan
SERBU mendesak agar Gubernur Bengkulu turun tangan langsung memberikan perlindungan terhadap guru-guru honorer yang bersuara. Mereka juga meminta DPRD Provinsi Bengkulu mengawasi proses pemanggilan tersebut agar tidak melenceng dari prinsip keadilan.
“Ini bukan sekadar soal Rerisa. Ini tentang ribuan guru honorer lainnya yang bernasib sama. Pemerintah harus hadir, bukan malah menekan,” tutup Darul.(A01).
