Hardiknas Diblitar di Warnai Dugaan Pungutan Liar Kepada Guru Guru TK, Ormas Ratu Adil : Praktek Pungli
Blitar,mitratoday.com – Kegiatan pelatihan tari bertajuk “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang digelar oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) Kabupaten Blitar pada Selasa (29/04/2025) menuai kontroversi.
Acara yang berlangsung di salah satu aula kampus di Kota Blitar ini diduga mengenakan pungutan sebesar Rp175.000 kepada setiap guru TK anggota IGTK Kabupaten Blitar. Dugaan tersebut muncul karena dinilai tidak transparan.
Ketua Organisasi Masyarakat Ratu Adil, Mohammad Trijanto mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik pungutan tersebut.
“Kami sangat menyesalkan jika benar terjadi adanya pungutan kepada para guru TK dalam kegiatan yang seharusnya menjadi wadah pengembangan kapasitas dan bukan beban finansial tambahan,” kata Trijanto.
Lebih lanjut, Trijanto menandaskan, bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), yang seharusnya menjadi ruang refleksi dan pemurnian nilai-nilai pendidikan.
“Ini bukan ajang eksploitasi berkedok pelatihan,” tandasnya.
Trijanto memperingatkan, jika pungutan tersebut dilakukan tanpa surat edaran resmi atau kesepakatan tertulis, hal itu berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar.
“Organisasi profesi seperti IGTK seharusnya menjadi pilar yang menguatkan, bukan melemahkan anggotanya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan uang anggota, mengingat banyak guru TK yang bekerja dengan keterbatasan pendapatan.
“Kami mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum untuk turun tangan. Ini bukan sekadar soal uang Rp175.000, tetapi soal prinsip keadilan dan integritas dalam dunia pendidikan,” tegasnya.
Trijanto mengajak para guru TK di Blitar yang merasa dirugikan akibat pungutan itu untuk tidak takut bersuara dan melapor.
“Kami siap memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi tenaga pendidik yang merasa ditekan atau dipaksa dalam bentuk apa pun,” jelasnya.
Trijanto berencana berdiskusi dengan mahasiswa anti-korupsi untuk membentuk tim investigasi independen guna menyelidiki penggunaan dana dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan tersebut.
“Dunia pendidikan tidak boleh dibungkam oleh praktik yang tidak etis,” pungkas Trijanto.
Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya mencerminkan kejujuran dan transparansi, Trijanto mengingatkan bahwa akar pendidikan yang bermartabat harus ditegakkan demi masa depan yang lebih baik.
( Novi)
