Tembilahan,mitratoday.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan mengecam keras insiden tewasnya seorang driver ojek online dalam aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Korban meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis Brimob saat aparat membubarkan massa dengan cara represif.
Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, menilai tragedi tersebut adalah bukti nyata kegagalan negara melindungi rakyatnya. Ia menegaskan bahwa insiden itu tidak akan terjadi jika aparat tidak bertindak brutal, sembrono, dan arogan.
“Demonstrasi adalah hak konstitusional rakyat, dijamin Pasal 28E UUD 1945. Namun negara justru menjawab aspirasi dengan gas air mata, pentungan, dan ban kendaraan taktis yang merenggut nyawa. Ini jelas kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.
Menurutnya, tragedi Pejompongan tidak bisa dilepaskan dari akar masalah yang sesungguhnya, yaitu kebijakan dungu DPR RI yang nekat menambah tunjangan di tengah krisis ekonomi rakyat. Anggaran DPR untuk gaji dan tunjangan pada 2023 saja mencapai Rp 5,7 triliun, sementara utang negara sudah menembus Rp 8.300 triliun. Ironisnya, di saat jutaan rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan, DPR justru menuntut fasilitas mewah mulai dari rumah dinas baru hingga renovasi ruang kerja.
“Ini bukan sekadar soal tunjangan, ini tentang mentalitas rakus dan ketamakan elit politik. Rakyat dikorbankan, aparat dipaksa jadi tameng, sementara DPR menikmati kenyamanan. Hanya karena ketamakan segelintir orang, darah rakyat kembali tumpah,” tegas Yusuf.
Ia juga mengingatkan bahwa brutalitas aparat dalam menghadapi demonstrasi bukan kali pertama terjadi. Amnesty International mencatat lebih dari 1.500 kasus kekerasan aparat sejak 2019. Insiden Pejompongan, menurut Yusuf, hanyalah tambahan daftar panjang pelanggaran HAM yang terus dibiarkan negara.
HMI Cabang Tembilahan menuntut pertanggungjawaban Kapolri atas insiden mematikan ini dan mendesak segera mengevaluasi perilaku DPR yang dianggap menyakiti hati rakyat. Yusuf menegaskan, pemerintah harus mencabut kebijakan penambahan tunjangan DPR dan menghentikan arogansi kekuasaan sebelum situasi semakin memanas.
“Tragedi Pejompongan ini bukan kecelakaan, melainkan potret nyata kombinasi kekuasaan zalim. Brutalitas aparat yang menindas rakyat dan ketamakan DPR yang tega mengorbankan kepentingan publik demi kepuasan pribadi. Jika rezim terus mempertahankan watak seperti ini, maka bukan hanya luka rakyat yang semakin dalam, tetapi juga bara perlawanan yang akan kian membesar,” tutup Yusuf.
(JA)
