Tanjab Barat | Mitratoday.com – “Indikasi Pemufakatan Jahat”, Dalam mengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan lemahnya penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Provinsi Jambi, Aliansi LSM Pembela Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi akan menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi dan Mapolda Jambi pada Senin (31/7/2017).
Koordinator aksi Kamaruddin atau Sudirman mengatakan bahwa, sudah saatnya berbuat untuk kepentingan masyarakat Tanjab Barat.
“Kami dari Aliansi LSM akan menggelar aksi unjuk rasa di Kajati dan Mapolda Jambi pada hari Senin”, kata Kamaruddin saat ditemui wartawan Mitratoday.com di kantornya.
Proyek pemerintah yang bersumber dari APBD 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi diduga terindikasi Pemufakatan Jahat, tentang proses tender dan pengaturan proyek pemerintah yang dimonopoli olek oknum warga sipil”, tegasnya berang.
Pada aksi ini, lanjut Kamaruddin, kami akan menyatakan sikap menuntut agar diusut tuntas indikasi pemufakatan jahat pengaturan proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017 tersebut dan juga menuntut pembatalan proses tender proyek pipanisasi lanjutan pada tahun 2008 yang sampai saat ini proses hukumnya belum selesai akan tetapi proyek tersebut masih dianggarkan dari dana APBD 2017.
“Tangkap dan periksa warga sipil UP yang disinyalir mengatur proyek pemerintah dana APBD dan juga usut tuntas dugaan monopoli pekerjaan oleh rekanan dalam melaksakan pekerjaan proyek pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
“Dari awal dilantiknya Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr Ir H Safrial MS.i, sampai saat ini segenap kekuatan akan berusaha mempengaruhi, mengintervensi dan menyandera dengan segala cara, bahkan siap menjeggal semua kepentingan yang merugikan”.(Arm)
