Blitar,mitratoday.com – Terkait Penundaan Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Jawaban Bupati Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi fraksi atas – Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 pada Rabu malam (6/9/2023) pukul 19.00 WIB.
Karena Rapat Paripurna tersebut tidak memenuhi kuorum, dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang hadir hanya 22 Anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Terkait hal tersebut, Isnadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Komisi III dari Fraksi PKB mengatakan, mencermati pemberitaan pada mitratoday.com (11/9/2023) yang berjudul PDIP Kabupaten Blitar : R-APBD Perubahan Yang Disusun Bupati Blitar Tidak Ada Keberpihakan Terhadap Keluhan Yang Dialami Masyarakat.
“Dengan pemberitaan pada media tersebut sudah menjadi satu langkah penyelesaian terhadap tidak kehadiran anggota fraksi PDIP DPRD kabupaten Blitar yang mengakibatkan proses perubahan APBD tahun 2023 untuk kepentingan rakyat menjadi berhenti,” ucap Isnadi Politisi dari PKB ini.
Mencermati dan memahami tuntutan dari rekan-rekan fraksi PDIP merupakan langkah kedua yang menuju penyelesaian agar teman-teman fraksi PDIP bersedia lagi hadir dalam rapat-rapat untuk membahas perubahan APBD 2023 yang ditunggu rakyat Blitar.
“Dari segi substansi materi yang dituntut dari fraksi PDIP adalah dalam draf RAPBD perubahan tidak sesuai dengan KUA PPAS, termasuk didalam persoalan jalan yang ada di wilayah Blitar selatan tidak diprioritaskan, kemudian persoalan kemiskinan ekstrem yang masih ada di Blitar, dan keluhan petani tentang kelangkaan subsidi pupuk,” jelas Isnadi.
Dikatakannya, harusnya hal-hal seperti ini yang diprioritaskan oleh Bupati. Jawaban nya menurut Isnadi sebenarnya tidak sulit dan bahkan gampang sekali, kita buka dokumen kesepakatan KUA PPAS perubahan 2023 dan kita buka dokumen rancangan perda APBD perubahan 2023, bila sama sudah selesai masalahnya.
Lanjutnya, KUA PPAS dan RKPD merupakan pedoman dari rancangan APBD. Kalau dalam KUA PPAS pembangunan kawasan Blitar selatan porsinya 60 % dan penanganan kemiskinan ekstrem sudah mencapai 4 m lebih, juga sudah selesai.
“Sebenarnya yang jadi masalah teman fraksi PDIP tidak mau hadir dalam tahapan proses untuk berdiskusi dalam rapat format. Tahapan praktis dalam proses penyusunan APBD perubahan Tanggal 31 Juli penjelasan Bupati KUA PPAS perubahan 2023, kemudian dibahas BANGGAR, dibahas komisi-komisi, dibahas BANGGAR dan TAPD (Pemda),” jelasnya lagi.
Penandatanganan Ketua DPRD dan Bupati tentang kesepakatan KUA PPAS perubahan 2023, berarti KUA PPAS ini digunakan pedoman untuk penyusunan R APBD P 2023.
“Tahapan selanjutnya adalah penyampaian rancangan Raperda perubahan APBD, dilanjutkan pemandangan umum fraksi pada tahapan inilah teman fraksi PDIP tidak hadir rapat padahal rapat-rapat selanjutnya jawaban Bupati atas pandangan umum dan dilanjutkan pembahasan banggar dengan TAPD selama tiga hari, tiga malam ditambah satu hari pagi untuk membahas rancangan Raperda perubahan APBD,” imbuhnya
Pada pembahasan inilah, kata Isnadi, seharusnya keberatan rancangan Raperda dikoreksi oleh fraksi PDIP dalam forum yang benar dan formal. Memperjuangkan aspirasi rakyat tentu dengan jalan mengikuti sidang yang menjadi kewajiban nya, bukan sebaliknya malah tidak hadir dalam rapat.
“Keberpihakan pembangunan Blitar Selatan sudah menjadi komitmen legislatif dan eksekutif Pemkab Blitar, keterbatasan penyediaan dana harus ditukar dengan kerja keras yg konstruktif efektif dengan penuh kebersamaan,” tegas Isnadi Anggota DPRD Komisi III ini.
“Kita harus bisa merasakan bahwa laju datangnya problem dari masa ke masa di Kabupaten Blitar lebih cepat dari laju pembangunan yang dilaksanakan. Agar laju pembangunan bisa dipercepat maka kita harus berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah dan bukan sebaliknya malah justru menjadi sumber masalah,” pungkas Isnadi.
Pewarta : Novi
