Kadisdik dan Dewan Pendidikan Kota Cirebon Diduga Tutup Mata Soal Tuntutan Demo
Cirebon,mitratoday.com — Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, memunculkan sorotan tajam terhadap kinerja Kadisdik dan Dewan Pendidikan setempat.
Pasalnya, lima tuntutan krusial yang disampaikan dalam aksi tersebut terkesan diabaikan. Diduga, baik Kepala Dinas Pendidikan maupun Dewan Pendidikan memilih bungkam dan tidak menunjukkan respons yang memadai terhadap keresahan masyarakat.
Lembaga Dewan Pendidikan semestinya memegang peran penting dalam menjembatani aspirasi publik dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal peningkatan mutu pendidikan.
Fungsi utamanya mencakup menghimpun keluhan masyarakat, menganalisis isu pendidikan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Namun, di Kota Cirebon, keberadaan lembaga ini justru dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Adanya Dewan Pendidikan hanya sebatas nama dan jabatan, tapi fungsinya tidak berjalan. Ini yang kami pertanyakan. Sangat disayangkan, sampai sekarang tidak ada tindakan konkret dari Dewan Pendidikan terhadap berbagai masalah pendidikan di Kota Cirebon,” tegas Iwan Yohana, perwakilan masyarakat dalam aksi tersebut.
Aksi demonstrasi itu bukan tanpa alasan. Para demonstran menyuarakan keresahan atas berbagai persoalan yang diduga kuat telah lama mencemari dunia pendidikan, seperti dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), ketidaktransparanan mekanisme seleksi, hingga indikasi lemahnya pengawasan internal.
Diamnya para pemangku kebijakan ini memunculkan kecurigaan publik. Apakah mereka tidak tahu, tidak mau tahu, atau sengaja menutup mata?
Apalagi, ketidakjelasan peran Dewan Pendidikan semakin memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi pengawal moral dan kebijakan di sektor pendidikan.
Sikap bungkam ini tidak hanya mencederai semangat reformasi birokrasi, tetapi juga memperlihatkan wajah buruk tata kelola pendidikan yang mestinya transparan dan akuntabel. Bila dibiarkan, bukan tak mungkin krisis kepercayaan ini akan meluas dan memperburuk iklim pendidikan di Kota Cirebon.
Publik menunggu, bukan sekadar klarifikasi kosong, tapi juga tindakan nyata demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.
Pendidikan adalah urusan serius. Ketika para pengambil kebijakan justru membisu saat rakyat bersuara, maka patut dipertanyakan: untuk siapa mereka bekerja?
Pewarta : Idris
