Blitar,mitratoday.com – Ramai nya polemik persoalan Sewa Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar dan soal keberadaan TP2ID menjadi sorotan masyarakat. Membuat berbagai elemen masyarakat menyampaikan pendapatnya, salah satunya Ormas Radja Blitar Raya.
Ketua Umum Ormas Radja Blitar Raya Tugas Naggolo Yudo Dili Prasetiono atau pria yang akrab di sapa Bagas ini menyampaikan bahwa permasalahan Rumah Dinas Wakil Bupati sebenarnya dari awal dirinya pernah menyampaikan bahwa yang di sewa itu Rumah Bupati dengan anggaran Rumah Dinas Wakil Bupati.
“Uang sewa diterim Bupati dan yang menempati Bupati. Bahkan saya pernah membahas nya dengan Wakil Bupati kala itu. Saya katakan sebagai Wakil Bupati dapat fasilitas Rumah Dinas yang sudah di sewa menggunakan APBDatau uang negara. Tapi hanya di beri tempat sebagian kecil, bahkan hanya sebuah kamar. Sudah tidak usah di bahas, karena waktu itu masih awal-awal masa jabatan, dan Saya katakan bahwa ini akan menjadi polemik dan ternyata benar,” ucap Bagas.
Saat ini itu, lanjutnya menjadi masalah yang ramai di bicarakan dan harus segera di selesaikan. Laalu terkait dengan TP2ID, kata Bagas pihaknya sudah pernah menyoroti bahkan sudah berdiskusi dengan beberapa petinggi di Pemkab Blitar.
“Kita katakan bahwa TP2ID itu di duga hanya berupaya merongrong Anggaran APBD, ada upaya untuk merongrong fungsi dan tanggung jawab jabatan kewenangan Bupati melalui TP2ID. Apalagi di TP2ID ada Kakaknya Bupati Blitar, ini adalah satu masalah besar. Karena dari sumber informasi, anggaran untuk TP2ID tersebut di duga mencapai satu milyar lebih dalam satu tahun.” Bebernya.
“Kalau kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan TP2ID sebagai tim percepatan pembangunan inovasi daerah. Selama ini yang terlihat justru banyak sekali sarana infrastruktur yang rusak dan belum di benahi. Sebagai tim ahli untuk Bupati Blitar maka kerja nyata apa yang sudah dilakukan?”. Kata Bagas.
TP2ID menurut Bagas tidak lebih sebagai orang yang ingin menikmati anggaran APBD Kabupaten Blitar. Karena dalam satu tahun untuk TP2ID ini di duga dianggarkan satu milyar lebih. Hanya merongrong APBD Kabupaten Blitar jika melihat kinerja dari TP2ID dalam pemerintahan Bupati Blitar sekarang.
Terakhir Bagas menyoroti terkait komunikasi Bupati Blitar Rini Sarifah dengan masyarakat yang kurang terjalin dengan baik. Salah satunya banyak kekecewaan dari unsur ormas yang sulit sekali untuk bertemu dengan Bupati Blitar.
“Bupati Blitar terkesan untuk menjaga jarak dan kurang komunikatif saat elemen masyarakat ingin bertemu dengan Bupati, dan ini merupakan citra komunikasi negatif. Seorang Bupati yang tidak menghargai rakyatnya.” Tegas Bagas.
Dari berbagai permasalahan tersebut maka Ketua Ormas Radja meminta kepada Bupati Blitar Rini Sarifah untuk mundur. Karena saat ini sudah ada wacana untuk hak angket dan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Blitar.
Pewarta : Novi
