TANJABBAR,JAMBI.-Diduga lemahnya sistem pengawasan dalam penggunaan dana bantuan operasianal sekolah,(BOS)oleh instansi terkait dipemkab tanjung jabung barat.jambi.
Dalam Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS,
Diakui ketua komite sekolah SDN 190/V,dari saya ditunjuk oleh kepsek untuk menjadi komite,belum pernah terima SK komite sekolah,bagaimana mungkin semua kegiatan sekolah dalam mengelola dana BOS bisa terlaksana,kalau ini terlialisai,artinya kepsek diduga rekayasa atau “memalsukan tanda tangan saya,” dalam mengelola dana BOS,paparnya kepada mitratoday.com.
Kepala sekolah SDN 190/V yang belum lama ini terima SK mutasi,dari kepala dinas pendidikan tanjab barat,soal dana.BOS, tentunya diharapkan tidak terlepas dari pantauan pihak yang terkait dalam mengelola dana BOS yang ditengarai merekayasa SPJ dan tidak melibatkan komite, sewaktu menjabat kepsek 190/V,kuala tungkal.
Diakuinya selama ini saya” benar”tidak pernah melibatkan komite sekolah dalam mengelola.bantuaan operasional sekolah(BOS),kerena susah untuk dihubungi,sementara untuk SK komite ada,tetapi tidak saya serahkan,”sayangnya saya lupa,mengoling komite,”tukasnya kepada sumber yang namanya tidak mau disebutkan.
Dalam sikap yang sudah diketahui,media ini berharap adanya tindakan dari pihak yang berwajib dalam penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap semua permasalahan yang diduga adanya penyimpangan atau pemampaatan dana bantuaan operasional sekolah,(BOS) di SDN 190/V yang dilakukan oleh kepsek (Arm)
