KPK Gelar Bimtek Antikorupsi di Blitar, Dorong Transformasi Menuju Kota Antikorupsi 2025
Kota Blitar,mitratoday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Antikorupsi di Gedung Kusumo Wicitro, Kota Blitar, Kamis (16/05/2025), sebagai bagian dari langkah konkret menjadikan Blitar sebagai Kota Antikorupsi 2025.
Sekitar 40 pasangan peserta yang terdiri dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, serta para camat se-Kota Blitar hadir dalam agenda perdana ini. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha.
Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan pelaku usaha dalam menciptakan budaya antikorupsi.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan ASN. Keluarga, terutama pasangan pejabat, harus menjadi garda depan pengawasan di rumah tangga masing-masing,” ujar Friesmount.
Ia juga menyoroti gaya hidup hedonis yang sering menimbulkan kecurigaan publik dan merusak citra pejabat.
“Banyak kasus korupsi berawal dari perilaku konsumtif anggota keluarga pejabat. Kita ingin mengingatkan bahwa integritas dimulai dari rumah,” tegasnya.
KPK turut mengingatkan dunia usaha agar tidak tergoda menyuap atau memengaruhi pejabat publik demi kelancaran proyek.
“Kami mendorong pelaku usaha di Blitar menjalankan bisnis secara sehat, tanpa gratifikasi, tanpa suap. Tidak ke eksekutif, tidak pula ke legislatif,” ujarnya.
Dalam forum ini, KPK mengajak seluruh pejabat untuk menanamkan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
“Peran ibu rumah tangga sangat strategis. Mereka adalah pendidik utama nilai kejujuran dalam keluarga,” tambahnya.
KPK juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Dukungan ini dinilai sebagai langkah penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan rasa terima kasih atas pendampingan KPK dalam upaya transformasi tata kelola pemerintahan di Blitar.
“Ini adalah momen strategis bagi Kota Blitar. Dengan arahan dari KPK, kami semakin optimis mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi,” kata Mas Ibin.
Ia menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari hal-hal kecil dan dilakukan secara kolektif.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu-dua orang. Perubahan sejati dimulai dari keluarga, dari rumah, dari sikap jujur yang konsisten,” jelasnya.
Mas Ibin berharap kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan menjadi gerakan nyata menuju Blitar yang lebih bersih dan berintegritas.
“Jika kita ingin Blitar menjadi kota hebat pada 2025, maka kita harus mulai dari sekarang, bersama-sama menjaga integritas,” pungkasnya.
(Adv/kmf/Novi)
