Malang,mitratoday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja meluncurkan hasil survei penilaian integritas (SPI) 2021 kamis kemarin (23/12/2021).
Survei itu sendiri, dilakukan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pasalnya pembangunan integritas pada Istansi Pemerintah perlu mendapatkan perhatian serius.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang M.Hidayat menyebutkan bahwa kuncinya ada Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Ini semacam sebuah diagnosa, atau jika diibaratkan seperti general check up kesehatan. Apakah ada penyakit nya ditubuh sebuah pemerintahan terutama di 8 zona yang disebutkan KPK,” ujar M.Hidayat jumat (24/12/2021).
Sistem pemerintahan di Pemkab Malang sendiri, lanjut Hidayat saat ini sudah menunjukkan index yang lumayan bagus, meski belum menjadi yang terbaik. Menurutnya ada beberapa indikator yang belum di tingkatkan.
Pembenahan beberapa indikator tersebut, akan terus dilakukan, tidak hanya secara parsial tapi juga secara sistemik, termasuk didalamnya adalah dari sisi konsekuensi terutama penggunaan berbagai aplikasi elektronik terintegrasi. Contoh salah satunya adalah termasuk pembayaran berupa Elektronik.
Nah ini nanti akan menjadi sorotan kajian perbaikan sistem yang leading nya di Inspektorat,sedangkan kita di Balitbang hanya sebatas membuatkan kajian untuk bahan kebijakan pimpinan,agar semakin efektif efisien dan paling utama gak boleh ada korupsi,” lanjut M Hidayat.
Bentuk kajian yang akan disodorkan tersebut beber mantan Kadindik Kabupaten Malang ini diantaranya efisiensi penggunaan anggaran, perencanaan, kualitas data agar lebih fokus termasuk didalamnya adalah penegakan aturan di Pengadaan Barang dan Jasa supaya tidak ada intervensi .
Intervensi yang dimaksud, kata Hidayat adalah dari oknum orang kuat.
Ke depan harus seperti itu, agar pelaksanaan program kerja pemerintah yang bersumber dari APBD tersebut sesuai dan tepat sasaran,” pungkas Hidayat.
Dijelaskan, SPI melibatkan 640 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yakni terdiri dari 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 508 kabupaten/kota, dan 255.010 responden.
