Malang,mitratoday.com-Kritikan pedas dilontarkan aktivis Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Malang Raya terhadap carut marut Nomor Induk Kependudukan (NIK) Warga Kabupaten Malang yang tidak terdaftar di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang.
Koordinator AMATI H Romadhony menilai ditemukannya NIK bermasalah di seluruh wilayah di Kabupaten Malang menunjukan kurang adanya pengawasan ketat di internal pemerintah.
Seharusnya Kepala Daerah dan Dewan harus tanggap jika ditemukan banyaknya kasus NIK gak terdaftar ini, ada apa kok sampai gak terdaftar. Kan yang mengeluarkan juga mereka (Dispendukcapil) kok sekarang gak terdaftar,”sindir Romadhony kepada Mitratoday.com selasa (19/10/2021).
Romadhony menilai, kasus NIK tidak terdaftar ini juga bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi data. Korupsi menurut Romadhony tidak hanya soal uang, tapi soal kebocoran data terutama NIK yang tidak terdaftar tersebut sama halnya dengan korupsi.
Menurutnya, jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut, maka jelas masyarakat yang dirugikan. Apalagi seperti saat ini, data kependudukan digunakan sebagai acuan untuk mengejar target vaksinasi Kabupaten Malang.
“Jika seperti ini ya jelas masyarakat yang dirugikan, mereka antusias ikut vaksinasi, tapi saat dilakukan pendataan, NIK mereka gak terdaftar,”ulas Pria yang juga Direktur LBH Anak Negeri tersebut.
Romadhony justru menduga kisruh NIK tidak terdaftar seperti ini tidak diketahui Bupati Malang Sanusi sebelumnya. Jika hal ini benar,ia menuding budaya Asal Bapak Senang (ABS ) masih sangat kental di Kabupaten Malang.
“Yang kasihan Abah Sanusi, seolah dibohongi oleh bawahannya tanpa tahu kondisi langsung di Masyarakat,”imbuh Romadhony.
Menurutnya Pemerintah harus berani transparan, tidak hanya prestasi, tapi kekurangannya pun harus transparan. Salah satunya soal data kependudukan yang masih dikeluhkan masyarakat.
“Makanya budaya ABS seperti ini harus dibuang jika ingin Sistem Pemerintahannya berjalan baik,”tandas Romadhony.
Dewan Kabupaten Malang pun dinilai Romadhony masih ada keengganan memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya hal ini menunjukan jika fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Malang sendiri masih terkesan lemah dan kurang tanggap membaca keluhan masyarakat.
Untuk itu ia mendesak, Pemkab Malang untuk bertanggung jawab menyelesaikan polemik NIK bermasalah tersebut. Karena jika tidak segera diatasi, dirinya khawatir soal data percepatan vaksinasi tersebut menggunakan data yang tidak valid alias amburadul.
