Blitar,mitratoday.com – La Nyalla Mataliti Ketua Dewan Pimpinan Daerah RI menggelar Reses di Kantor Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Blitar di Jalan Maluku Kanigoro, yang juga rumah dari Ketua Gapeknas Kabupaten Blitar, Hj Henrin Mulat Winarsih Senin (20/12/2021).
Saat berkunjung La Nyalla Mataliti Ketua DPD RI ini di kawal Ormas Pancasila dan didampingi Hj Henrin Mulat Wiinarsih. Selain Sebagai Ketua Gapeknas Kabupaten Blitar juga Ketua La Nyala Akademia dan Pemuda Pancasila.
Ketika di konfirmasi media La Nyalla Mataliti mengatakan bahwa dirinya reses ke Ketua Gapeknas ingin tahu perkembangan pembangunan Kota Blitar dan Kabupaten Blitar serta perkembangan Covid.
Dalam hal ini La Nyalla Matalitti lebih senang bercerita tentang keinginannya untuk bicara politik. “Sekarang ini kita waktunya mengerakkan masyarakat untuk menolak amandemen konstitusi, kita harus menggolkan konstitusi menolak presidensil tresshold 20 persen,” kata La Nyalla.
Kenapa ?
Menurut La Nyalla, alasan hal itu disampaikan, pada saat sebelum amandemen tahun 1999 sampai 2002 itu yang namanya MPR terdiri dari DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Utusan Daerah di pilih oleh DPRD, kemudian masuk amandemen konstitusi berubah MPR terdiri DPR, Utusan Golongan hilang.
“Untuk urusan daerah hilang menjadi Dewan Perwakilan Daerah, tapi kenyataannya yang bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden itu hanya DPR, hanya partai politik. Haknya non partisan yang seperti saya anggota DPD tidak bisa mencalonkan Presiden, adil tidak?.” tegas La Nyalla.
Ia sampaikan, ini sudah mereka nikmati sudah 20 tahun tapi yang ada rakyat masih miskin, dan tidak sejahtera, yang terjadi banyak koruptor-koruptor dari Walikota, Bupati, dan Gubernur sampai di Menteri nya.
“Ini yang harus kita rubah, karena rakyat hanya di suruh memilih dengan dua calon pasangan, nanti yang kalah di jadikan Menpan, kerap ini sama saja bohong.” Ujarnya.
Kita yang tidak berpartai tidak bisa punya pilihan, ini yang kita gol kan harus ada calon dari Dewan Perwakilan Daerah. Partai politik juga begitu tidak bisa di kangkangi, hanya 20 persen. Dulu zaman SBY, Presiden yang berjuang agar nol persen Gerindra, PDIP, dan Golkar. Kenapa sekarang mereka berkuasa, mereka ngotot pertahankan 20 persen,” tutur La Nyalla.
Terkait maju tidak nya dirinya jadi calon Presiden, La Nyalla menjawab itu urusan takdir.
“Kalau saya di takdirkan jadi Presiden berarti saya maju, kalau soal itu urusan belakang. Tapi sekarang kita sedang berjuang mengembalikan haknya rakyat untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nurani rakyat, jangan di paksakan hanya memilih dua calon yang di kangkangi hanya PT 20 Persen,” jelas La Nyalla.
La Nyalla hanya berpesan, carilah pemimpin yang betul-betul bersih, carilah partai yang betul-betul memperjuangkan Rakyat.
Oleh sebab itu, Menurut La Nyalla UUD 1945 yang sudah empat kali mengalami perubahan dalam kurun waktu 1999-2002 itu, masih banyak kekurangan dan dipandang perlu amandemen UU no 7 tahun 2017. “Tidak memihak terhadap hak untuk berdemokrasi secara penuh.” Pungkasnya.
