Pekanbaru, Mitratoday.com – Orang tua siswa menyesalkan sikap dari pihak sekolah SMP Negeri 40 Pekanbaru yang menunda penyerahan ijazah anaknya. Pihak sekolah enggan memberikan ijazah para siswa, pasalnya siswa belum dapat melunasi iuran komputer yang telah disepakati oleh rapat Komite sekolah senilai Rp.663.000.
Menurut salah seorang orangtua siswa yang tidak mau namanya disebutkan berinisial T ketika dimintai keterangan oleh awak media mengatakan, ijazah dapat diambil apabila siswa telah melunasi uang komputer.
“Tinggal uang komputer saja lagi, lima ratus ribu lagi. Kalau tidak dilunasi, tidak dapat katanya. Harus dilunasi dulu kewajibannya,” ungkap T sedih, Selasa (05/12).
Sementara itu ditempat berbeda, siswa alumni perdana di SMPN 40 lulusan tahun 2017 berinisial R mengatakan, dari awal masuk sekolah hingga kelulusan, komputer jarang dipergunakan oleh siswa.
“Di kelas Tujuh hanya setengah semester. Di kelas Delapan juga setengah semester, dan di kelas Sembilan nya tidak sama sekali,” kata R.
Di hari berikutnya, orangtua siswa lainnya berinisial Y ketika dikonfirmasi via telpon seluler mengatakan, saat diadakannya rapat oleh komite sekolah pada tahun 2014 silam, orangtua siswa diundang dengan waktu tidak bersamaan dan orangtua murid banyak yang tidak menyetujui wacana tersebut.
“Kita diundang per kelas. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kami diundangnya di hari Selasa lantaran anak kami di kelas Tujuh (b). Dibilang sama kami, di kelas Tujuh (a) yang rapat pada hari Senin orangtuanya sudah setuju semua. Padahal banyak yang protes juga, itu belakangan kami baru tahu,” ungkap Y curiga dengan kejadian itu, Rabu (06/12).
Selanjutnya, Kepala SMPN 40 Pekanbaru Khairul Anwar ketika dihubungi via telpon seluler menyatakan, iuran komputer itu masalah kelas Sembilan pada tahun 2014. Ada kesepakatan dari orangtua murid untuk mengadakan komputer tersebut.
“Sekitar 75 persen telah membayar. Yang belum ini, kami tahan sementara. Sudah saya pesankan kepada ibu Susi (TU sekolah-Red), nanti kalau datang lagi orangtuanya, nggak mampu dia (Orangtua siswa-Red) kasih ajalah,” ungkap Khairul.
Lebihlanjut, Khairul menyampaikan, iuran dalam pengadaan komputer bermula pada masa kepemimpinan Kepala sekolah yang pertama yaitu Hotting Rain.
Sementara itu anggota DPRD kota Pekanbaru Zulfan Hafiz mengatakan, DPRD sifatnya menerima aspirasi dari masyarakat, dengan adanya laporan dari masyarakat DPRD akan segera memanggil Kepala Sekolah dan Disdik.
“Tahun 2018 kita ada anggaran untuk pembelian komputer, kalau tidak salah ada Dua ratus Tujuh puluh unit. Semua APBD kok, jadi nggak ada yang seperti itu!,” terang Zulfan menjelaskan, Kamis (07/12).
Selanjutnya, Zulfan menambahkan, “Sekarang ada yang namanya Dana BOS, komite ini memang sudah diatur dalam Permendikbud. Sebetulnya komite ini tidak penting-penting juga, karena menjadi ajang bagi pihak sekolah untuk membuat kegiatan dan komite yang dilibatkan,” ungkap Zulfan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan. Dari pihak Disdik kota Pekanbaru belum bisa dimintai keterangannya. Karena sedang tidak berada ditempat. (IS/RM)
