Malang,mitratoday.com – Lima sektor dinilai rawan dari tindak korupsi di Indonesia, khususnya Kabupaten Malang. Kelima sektor tersebut, kata Bupati Malang HM Sanusi harus dijadikan perhatian seluruh pegawai Pemkab Malang untuk dihindari bahkan wajib ditinggalkan.
Kelima sektor tersebut diantaranya di sektor pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN.
“Saya tegaskan harus ditinggalkan, sudah jangan sampai ada pikiran mau korupsi, kita harus berbenah dan membenahi mental kita, apalagi Kabupaten Malang bakal dijadikan proyek percontohan pencegahan Korupsi oleh KPK,” tandas Sanusi saat membuka sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan ASN di salah satu Hotel di Kota Malang selasa (7/12/2021).
Ia mencontohkan seperti manajemen ASN, yang berhubungan dengan jabatan ASN yang dinilai sangat rentan terjadinya jual beli jabatan. Mulai saat ini Sanusi meminta agar jangan ada jual beli jabatan di Kabupaten Malang. Bahkan disebutkan bahwa dirinya tidak butuh hal tersebut.
“Saya gak butuh itu, dan Sanusi gak bisa dipengaruhi meskipun oleh istrinya sendiri. Ini menyangkut kredibilitas sistem pemerintahan. Yang bisa dijadikan patokan agar promosi harus berprestasi,” lanjut Sanusi didepan peserta sosialisasi.
Sektor lainnya yang bisa dijadikan perhatian Pegawai Pemkab Malang yakni disektor perijinan, Sanusi minta jangan lagi ada mainan dibawah meja. Semua perijinan harus dilakukan secara prosedural tanpa ada pungutan diluar tarif resmi pemerintah. Jika terindikasi seperti itu, Sanusi memastikan dirinya bakal mencopot pejabat tersebut.
Karena itulah dirinya mengajak seluruh pegawai untuk menanamkan dalam dirinya bekerja ikhlas melayani masyarakat Kabupaten Malang, dan menciptakan sebuah pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Sehingga dengan tekad bersama untuk berubah, kita Yakin Pemkab Malang akan berubah menjadi kawasan terintegrasi menuju wilayah bebas korupsi,” pungkas Sanusi.
