LPK-RI Ajak Pemerintah Daerah dan DPRD Blitar Duduk Besama Turunkan Ego Masing-masing
Blitar,mitratoday.com -Dinamika politik antara eksekutif dan legislatif Kabupaten Blitar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terus menjadi perhatian publik. Ketua LPK-RI Kabupaten Blitar, Muhammad Iskandar, mengajak kedua pihak untuk menurunkan ego masing-masing dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Iskandar menegaskan bahwa keberlangsungan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Tanpa adanya kesepahaman, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terhambat, dan pada akhirnya masyarakat yang akan menanggung dampaknya.
“Kalau tidak ada titik temu, yang dirugikan adalah rakyat Blitar. Eksekutif dan legislatif harus sejalan, karena pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ucap Iskandar di kantor LPK-RI Kecamatan Garum, Jumat (22/08/2025).
KUA-PPAS sendiri merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan anggaran. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Raperda tentang APBD, sekaligus memastikan alokasi anggaran daerah disusun secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Penandatanganan KUA-PPAS biasanya dilakukan melalui rapat paripurna DPRD sebagai bentuk kesepakatan resmi antara eksekutif dan legislatif.
Namun, hingga saat ini belum ada tanda tangan kesepakatan dari kedua belah pihak. Situasi inilah yang mendorong LPK-RI untuk turut serta menjembatani komunikasi. Iskandar mengaku sudah mempertemukan jajaran eksekutif, yang diwakili pasangan Rijanto–Beky, dengan pihak legislatif. Sayangnya, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final.
“Kami tidak berhenti di situ. Dalam waktu dekat LPK-RI akan kembali mempertemukan eksekutif dan legislatif. Harapannya, ada kesepahaman bersama sehingga proses pembangunan Kabupaten Blitar bisa segera berjalan,” tambahnya.
Iskandar menekankan, keterlambatan pembahasan KUA-PPAS bukan hanya soal teknis politik, tetapi menyangkut nasib program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat menurunkan tensi politik demi tercapainya Blitar yang berjaya dan berdaya.
“LPK-RI akan terus berkomitmen menjadi mitra kritis dan solutif. Kami ingin melihat Kabupaten Blitar melangkah maju, dan itu hanya bisa dicapai jika semua elemen bekerja sama,” pungkasnya.
(Novi )
