Massa Geruduk Kantor Gubernur Riau, Tuntut Investigasi Seleksi Atlet Panahan Popnas 2025
Pekanbaru,mitratoday.com – Suasana Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/9/2025) mendadak ramai oleh puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Melayu Bersatu (LMB) Nusantara.
Dengan membawa spanduk serta pengeras suara, mereka menyuarakan kekecewaan mendalam atas dugaan ketidakadilan dalam seleksi atlet cabang olahraga panahan untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025 di Jakarta.
Seleksi itu sebelumnya digelar Perpani (Persatuan Panahan Indonesia) Riau di Universitas Islam Riau pada 14–15 Juli 2025. Namun hasilnya menimbulkan tanda tanya besar. Massa aksi menilai proses seleksi sarat praktik nepotisme, pungutan liar (pungli), serta keputusan yang tidak berdasarkan hasil murni di lapangan.
“Kami Marah Karena Kami Sayang”
Dalam orasi pembuka, Ketua Barisan Muda Laskar Melayu Bersatu Nusantara sekaligus Koordinator Aksi, Indra Gunawan, dengan lantang meminta Kadispora Riau segera melakukan investigasi terhadap Perpani Riau.
“Kami marah karena kami sayang. Tapi kalau ini tidak selesai dan tidak ada kejelasan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Indra disambut sorakan massa.
Mereka menilai dugaan praktik curang itu mencederai semangat sportifitas, terlebih panahan adalah olahraga terukur yang hasilnya jelas bisa dilihat dari skor.
Wakadep bidang olahraga Mpp lmbn, Iswadi sekaligus orang tua atlit Dengan nada kecewa, ia mengaku heran mengapa anaknya yang sudah lolos limit justru tidak diberangkatkan.
“Dalam seleksi recurve, anak saya jelas-jelas lolos karena melewati dua limit yang harus dicapai. Tapi setelah rapat Perpani, hasilnya berbanding terbalik. Justru atlet compound yang lolos,” ungkapnya.
Iswadi menduga keputusan itu diwarnai kepentingan karena sejak awal Perpani Riau hanya mengusung atlet compound, sementara recurve diabaikan. “Kenapa tiba-tiba setelah rapat hasilnya berubah? Padahal skor recurve lebih tinggi dari target yang ditentukan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Iswadi juga menduga adanya pungutan Rp100 ribu kepada setiap atlet yang ikut seleksi. “Padahal seleksi itu mestinya gratis.
Sportifitas Dikorbankan
Menurut Iswadi, praktik ini sudah berulang kali terjadi. Ia menegaskan, Perpani Riau harus benar-benar memberangkatkan atlet berprestasi, bukan “atlet hasil rapat”.
“Kalau kuotanya empat orang, tiga putra satu putri, kenapa tidak dibagi rata sesuai devisi (Compund dan Recuve-red)? Jangan semua diarahkan ke compound, di duga karena ada kepentingan. Itu jelas mencederai sportifitas,” katanya.
Disampaikan nya pula terdapat sejumlah atlit tidak tersentuh bantuan dari danah hibah, bahkan atlit dalan pengadaan peralatan memanah menggunakan dana secara mandiri
Aksi ini turut dihadiri oleh Kadispora Riau, Erisman Yahya, Wakil Ketua Perpani Riau Drs. H. Abdul Muis, M.Pd, serta Binpres Perpani Riau, Dr. Sasmarianto, S.Pd.I.
Menanggapi tuntutan, Sasmarianto memaparkan kronologi seleksi. Ia menyebut Perpani Riau sebelumnya sudah bersurat ke Dispora dan diberi mandat menyeleksi atlet terbaik secara terbuka.
“Rapat pertama via Zoom tanggal 11 Juli. Hasil diskusi, kita usulkan hanya satu divisi karena kuota terbatas, hanya empat atlet. Tapi setelah pembahasan, kita tambahkan divisi recurve,” ujarnya.
Menurutnya, undangan seleksi serta aturan teknis sudah dibagikan ke 12 pengurus Perpani kabupaten/kota. “Seleksi dilaksanakan tanggal 20 Juli di UIR. Semua berlangsung terbuka. Setelah itu kita rapat bersama 12 pengurus kabupaten, lalu diputuskan atlet compound yang lolos. Keputusan itu diambil secara demokratis,” jelasnya.
Namun pernyataan tersebut justru memicu perdebatan dengan massa aksi demonstrasi. Mereka menilai keputusan rapat tidak sahih karena bertentangan dengan hasil murni seleksi di lapangan. Situasi sempat memanas hingga Sasmarianto diminta meninggalkan forum aksi.
Dispora Turun Tangan
Melihat kondisi yang semakin panas, Kadispora Riau, Erisman Yahya, mengambil alih forum. Ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius.
“Kita tidak bisa mengambil keputusan dalam kondisi emosional. Rabu besok saya undang Perpani dan orang tua atlet ke kantor untuk kita pelajari kembali. Kita lakukan investigasi bersama,” tegas Erisman.
Saat ditanya soal pungutan Rp100 ribu, ia menegaskan pihaknya tidak pernah membenarkan adanya pungutan biaya seleksi.
Sepuluh Tuntutan Resmi
Dalam aksinya, LMB Nusantara membacakan 10 tuntutan resmi kepada Gubernur Riau, Dispora, Kejati, dan KONI Riau, di antaranya:
- Mendesak Gubernur Riau menginvestigasi proses seleksi POPNAS 2025 oleh Perpani Riau yang diduga sarat nepotisme.
- Mendesak Dispora Riau menginvestigasi seleksi POPNAS panahan di Riau.
- Meminta Kejati Riau mengusut dugaan pungli Rp100 ribu dari atlet serta praktik nepotisme.
- Mendesak Kejati Riau memeriksa anggaran Dispora yang membebani atlet dengan biaya seleksi.
- Mendesak Kejati Riau mengaudit LPJ Perpani Riau terkait penggunaan anggaran tahunan.
- Mendesak Kadispora melakukan seleksi atlet secara lebih profesional ke depan.
- Jika Kadispora gagal, merekomendasikan Gubernur mencopot Kadispora Riau
- Mendesak Kejati Riau memeriksa seluruh anggaran Dispora Riau.
- Merekomendasikan KONI Riau mereformasi Perpani Riau agar kasus serupa tidak terulang.
- LMB Nusantara berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas.
Aksi Tertib, Dijaga Ketat Aparat
Aksi yang berlangsung di tengah cuaca mendung itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski sempat terjadi ketegangan, massa tetap tertib dan membubarkan diri usai penyampaian tuntutan.
Bagi LMB Nusantara, perjuangan ini bukan sekadar membela satu atau dua atlet, melainkan memastikan keadilan bagi seluruh atlet muda Riau. Mereka menegaskan aksi ini murni demi masa depan olahraga panahan
Pewarta : Rizwan
