Matahari Kembar di Blitar, Rapat Paripurna Bubar Sebelum Mulai
Blitar,mitratoday.com – Drama politik murahan kembali dipertontonkan para wakil rakyat di Kabupaten Blitar. Rapat Paripurna DPRD yang seharusnya menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan, Jumat (8/8/2025), justru bubar jalan sebelum dimulai.
Bukan karena bencana alam, bukan pula karena gangguan teknis, melainkan karena para anggota dewan ogah hadir.
Sidang yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB itu hanya dihadiri sekitar 13 orang dari total 50 anggota DPRD. Padahal, seluruh pejabat Pemkab Blitar hadir lengkap, mulai dari Sekda, kepala OPD, hingga jajaran staf ahli. Namun kehadiran mereka sia-sia: tanpa kuorum, palu sidang tak bisa diketuk.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengaku seluruh anggota sudah menerima undangan resmi jauh-jauh hari.
“Sesuai peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat paripurna ditunda hingga keputusan dari Banmus keluar,” ujarnya, berusaha menjaga wibawa forum yang sudah hancur reputasinya di mata publik.
Pokir Jadi Batu Sandungan
Sumber internal DPRD menyebut, absennya sebagian besar anggota dewan bukan murni karena “kesibukan mendadak”. Aroma boikot tercium kuat. Isu yang beredar, mereka kecewa karena eksekutif menolak mengalokasikan Pokok Pikiran (Pokir) dalam APBD Perubahan.
Matahari Kembar di Eksekutif
Di luar isu Pokir, ada masalah yang lebih pelik: kabar bahwa Bupati Rijanto kerap dikendalikan wakilnya. Fenomena “matahari kembar” ini menimbulkan friksi internal di eksekutif, bahkan merembet ke hubungan dengan legislatif. Koordinasi yang semestinya menjadi kunci, justru berubah menjadi adu gengsi terbuka.
Partai pengusung utama, PDI-P, disebut mulai renggang dengan sang bupati. Situasi ini membuat kebijakan strategis tersendat, sementara agenda pembangunan terkatung-katung.
Pemerhati kebijakan publik, Setya Nugroho, menilai duet Bupati–Wakil Bupati gagal menjaga arah pemerintahan.
“Kalau pemimpinnya saling tarik urat dan tidak satu komando, jangan harap pembangunan jalan. Sampai sekarang, Pemkab Blitar belum menjalankan program yang benar-benar menyentuh rakyat,” katanya.
Setya bahkan menyindir keras sikap Bupati Rijanto. “Bupati harus berani ambil keputusan sendiri, bukan ikut bayang-bayang wakilnya. Kalau pimpinan eksekutif saling sikut, anggota dewan pengusung pun ikut menjegal, dan rakyat lagi-lagi dikorbankan,” tegasnya.
Rakyat Jadi Penonton
Kegagalan rapat paripurna kali ini hanyalah puncak gunung es. Di balik meja rapat yang kosong, ada tarik-menarik kepentingan yang melibatkan gengsi politik, intrik partai, dan perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan.
Sementara itu, rakyat Kabupaten Blitar yang menunggu perbaikan jalan rusak, bantuan pertanian, dan pelayanan publik memadai, hanya bisa menjadi penonton dari drama politik yang tak kunjung usai.
Setya menutup komentarnya dengan peringatan keras: “Selama Bupati dan Wakil Bupati sibuk mengukur bayangan masing-masing, dan DPRD memilih absen daripada bekerja, stagnasi pemerintahan akan jadi warisan pahit bagi Kabupaten Blitar.” tandasnya.
Pewarta : Novi
