Blitar,mitratoday.com – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025, publik dikejutkan dengan sikap kontroversial Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.
Alih-alih mengibarkan bendera merah putih, Jarno – sang kades – justru terang-terangan menyatakan enggan menghormati simbol negara dan lebih memilih mengibarkan bendera bajak laut dari anime Jepang, One Piece.
“Saya tidak mau pasang bendera merah putih. Terlalu suci untuk dikibarkan saat demokrasi sudah dikubur,” kata Jarno ketika dikonfirmasi, Kamis (31/7). Ia menuding pemerintah semakin menjauh dari prinsip demokrasi dan menindas rakyat. Tahun ini, Jarno memilih mengibarkan bendera One Piece di depan rumahnya sebagai bentuk ‘perlawanan’.
Simbol Perlawanan atau Gerakan Sistematis?
Aksi Jarno diduga tidak berdiri sendiri. Sejumlah unggahan di media sosial menunjukkan fenomena serupa: bendera berwarna hitam bergambar tengkorak bertopi jerami berkibar di berbagai tempat — dari halaman rumah hingga kendaraan pribadi.
Situasi ini langsung ditanggapi tegas Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut ada gerakan sistematis yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menjadikan simbol budaya pop asing sebagai bentuk sabotase identitas nasional.
“Kami mendapat laporan dari lembaga intelijen dan pengamanan. Ini bukan sekadar iseng. Ini bagian dari upaya terstruktur untuk merusak semangat kebangsaan,” tegas Dasco saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR RI, Kamis malam (31/7).
“Jangan Mau Dipecah!”
Dasco menegaskan bahwa di tengah upaya Indonesia untuk bangkit dan maju, justru ada kekuatan — baik dari dalam maupun luar negeri — yang ingin menghambat dan merusak harmoni kebangsaan.
“Banyak yang tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita tidak boleh terpecah. Saya mengimbau seluruh rakyat Indonesia, mari kibarkan merah putih. Mari lawan simbol-simbol pelemahan persatuan,” ujarnya.
Bendera atau Ideologi?
Pengibaran bendera bukan hanya soal simbol, tetapi wujud penghormatan terhadap perjuangan, sejarah, dan identitas bangsa. Ketika simbol asing dikibarkan menggantikan bendera negara, maka itu bukan lagi tindakan individual, tapi bentuk pembangkangan ideologis.
Ironisnya, tindakan ini justru datang dari seorang kepala desa — pejabat publik yang seharusnya menjadi garda depan penjaga nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Pertanyaannya, apakah Jarno masih layak menjabat jika telah kehilangan semangat nasionalismenya?
Pewarta : Novi
