Bengkulu,mitratoday.com — Luka pasca gempa bumi yang mengguncang Bengkulu beberapa waktu lalu masih terasa mendalam bagi para korban. Di tengah derita dan trauma, harapan mereka hanya satu: bantuan pemerintah untuk meringankan beban hidup. Namun, di Perumahan Betungan Raflesia Asri, Kota Bengkulu, harapan itu justru berubah menjadi kekecewaan mendalam.
Pasalnya, muncul dugaan serius adanya pemotongan dan penyimpangan bantuan yang seharusnya menjadi hak penuh para korban. Bantuan yang disalurkan melalui jalur resmi mulai dari Lurah, RW, hingga RT justru diduga dimanfaatkan segelintir oknum untuk kepentingan pribadi.
Ketua Umum Serikat Rakyat Bengkulu, Amirul, dengan tegas meminta aparat penegak hukum segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan tersebut. Menurutnya, ada indikasi kuat praktik kotor yang melibatkan aparat setempat secara berjenjang.
“Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan, ada dugaan pemotongan bantuan untuk para korban gempa di Perumahan Betungan Raflesia Asri. Dugaan ini bukan hanya kabar angin. Warga menyebut, bantuan uang tunai yang mereka terima tidak sesuai ketentuan,” ujar Amirul kepada mitratoday.com, Senin (30/6).
Amirul menambahkan, dugaan praktik penyelewengan ini terjadi secara sistematis dan terstruktur. “Mulai dari Lurah hingga RW dan RT. Bantuan gempa yang semestinya menjadi hak penuh korban malah dipotong. Ini sungguh biadab, apalagi dilakukan di tengah penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Korban Merasa Ditipu
Salah satu warga yang menjadi korban gempa, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut mendapat tekanan, mengaku hanya menerima uang tunai sebesar Rp 400 ribu. “Katanya dari Wali Kota Bengkulu, diserahkan pak RT. Tapi kami tidak tahu berapa jumlah sebenarnya. Kami hanya bisa menerima dan tidak berani protes,” ungkapnya.
Menurut sumber mitratoday.com di lapangan, nominal bantuan yang seharusnya diterima setiap kepala keluarga korban gempa mencapai nilai lebih besar dari yang disalurkan RT. Hal ini memunculkan kecurigaan adanya praktik pemotongan di tingkat kelurahan.
Bukti dan Pelaporan Dipertanyakan
Lebih memprihatinkan lagi, Amirul mengungkap bahwa Lurah Betungan juga diduga belum membuat laporan pertanggungjawaban distribusi bantuan kepada pihak developer. “Bukti dokumentasi, data penerima, semua tidak jelas. Kalau penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, kenapa laporan belum disampaikan ke pihak developer?” sorot Amirul.
Serikat Rakyat Bengkulu pun berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Amirul meminta aparat hukum, mulai bergerak cepat mengusut dugaan penyelewengan tersebut.
“Kalau benar bantuan dipotong, pelakunya harus diproses hukum. Ini uang rakyat, uang untuk korban bencana. Jangan biarkan warga yang sudah menderita menjadi korban dua kali: pertama oleh gempa, kedua oleh rakusnya oknum pejabat,” kata Amirul geram.
Minta Aparat Bertindak Tegas
Dugaan praktik kotor dalam distribusi bantuan ini menambah daftar panjang kasus penyimpangan bantuan bencana yang kerap terjadi di Indonesia. Pemerintah Kota Bengkulu pun didesak segera mengambil langkah tegas agar kepercayaan masyarakat tidak semakin luntur.
“Jika ini dibiarkan, oknum-oknum ini akan terus berani mencuri hak rakyat, bahkan di atas puing-puing penderitaan korban bencana. Ini kejahatan kemanusiaan,” ujar Amirul.
Serikat Rakyat Bengkulu menegaskan akan melaporkan dugaan pemotongan bantuan ini ke Polda Bengkulu, dan menyiapkan bukti-bukti serta saksi penerima bantuan untuk memperkuat laporan.
Tanggung Jawab Pemerintah Dipertanyakan
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah yang seharusnya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan kebencanaan. Jika dugaan ini benar, maka bukan hanya pelaku di lapangan yang harus diseret ke meja hijau, tetapi juga pejabat yang menutup mata terhadap praktik semacam ini.
“Jangan biarkan mereka menari di atas penderitaan rakyat. Kami akan terus suarakan ini hingga ada keadilan,” tutup Amirul.(A01)
