Bengkulu Utara,mitratoday.com – Mengenai banyaknya jalan rusak di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang kian jadi perbincangan dan pembahasan khalayak umum tentu harus di sikapi pemerintah.
Saling menyalahkan dalam persoalan tersebut tidak akan memberi solusi terbaik dalam pembangunan, namun aksi nyata dan tindakan tegas dari pemerintah dan Aparat Penegak hukum harus di jalankan.
Beberapa waktu lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan pernyataan bahwa akan menindak tegas pihak Injatama jika tidak melakukan perbaikan jalan.
Namun, untuk persoalan tersebut, masyarakat juga meminta pihak terkait untuk tidak hanya sekedar memberi peringatan kepada pihak injatama. Karena selain dari truk pengangkut batu bara, juga ada truk pengangkut material galian C penyebab kerusakan jalan.
Hal ini seperti disampaikan Ketua Organisasi Masyarakat Serikat Rakyat Bengkulu (Ormas SERBU) Provinsi Bengkulu melalui Devisi Investigasi, Eka Rizky bahwa jalan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara hampir setiap wilayahnya rusak parah.
“Seperti jalan wialayah ketahun batik nau yang saat ini sedang dalam perbaikan, kemudian jalan lintas urai yang nyaris putus, jalan penghubung Kemumu-Dusun Curp, dan jalan lintas Hulu Palik-Tanjung Agung Palik. Ini juga harus menjadi perhatian khusus pihak terkait.” Kata Eka, Kamis (12/01/2023).
Maka, kata Eka dalam hal ini mengenai Satatemen Kajati beberapa waktu lalau, harus di dukung penuh. “Tapi, kita minta juga kepada Kajati dan pemerintah terkait, jangan hanya memperingati pengangkut Batu Bara, pengangkut material galian C juga harus di beri peringatan keras. Bahkan jika membandel, kita minta perusahaanya ditindak tegas.” Tegasnya.
Selain itu, Eka menyampaikan jika hal ini tidak segera di sikapi dengan tegas maka akan menyebabkan kerusakan yang semakin parah.
“Seperti jalan penghubung Kemumu-Dusun Curup, dan Jalan Penghubung Hulu Palik-Tanjung Agung Palik.” Beber Eka.
Terakhir ia sampaikan bahwa untuk saat ini tidak ada lagi waktunya untuk saling menyalahkan dalam persoalan perbaikan jalan. Namun aksi nyata Kepala Daerah dalam menyelesaikan persoalan ini harus di perlihatkan.
“Jangan hanya menunggu momen politik dan berjanji, masyarakat juga sudah bosan mendengar itu semua.” Tutupnya.(Tim)
