Pandangan Umum Fraksi DPRD Kab Blitar Soroti Rendahnya Serapan Anggaran dan Percepatan Pembagunan Infrastruktur
Blitar,mitratoday.com -DPRD Kabupaten Blitar mengelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.pada Rabu kemaren ( 10/09/2025 ).
Rapat yang di pimpin Ketua DPRD Supriadi memulai padangan umum fraksi fraksi yang di mulai fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, PDIP, PKB, dan Gerakan Persatuan Demokrat.
Dalam.pandangan fraksi fraksi ada yang menyampaikan dukungan kepada kebijakan pemerintah daerah namun banyak juga fraksi yang menyampaikan catatan dan kritik.
Salah satunya Golkar lewat juru bicara Fraksi Anik Wahyuningsih yang menyoroti rendahnya serapan anggaran yang hingga Agustus 2025 disebut masih di bawah 50 persen. “Ini harus menjadi perhatian serius. Serapan anggaran yang rendah berdampak langsung pada lambatnya pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Anik Wahyuningsih juga menegaskan Golkar meminta pemkab mempercepat pengisian posisi kepala OPD yang masih kosong agar roda pemerintahan berjalan optimal. “Hal ini penting untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat,” ucap Anik
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan lewat jubirnya, Aryo Nugroho, lebih menekankan percepatan pembangunan infrastruktur. Dia menilai proyek-proyek yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan, mengingat tahun anggaran hanya tersisa sekitar tiga bulan efektif. “Kalau tidak segera dilaksanakan, proyek bisa molor, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal, realisasi pembangunan juga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” kata Aryo.
PDIP juga mendukung percepatan pengisian jabatan OPD yang masih dipimpin pelaksana tugas (Plt). Menurut Aryo, pejabat definitif lebih berani mengambil keputusan penting sehingga program pemerintah bisa berjalan lancar.
Lain yang disampaikan fraksi Gerakan Persatuan Demokrat (GPD) lewat Anshori Baidlowi.
menyoroti belum sinkronnya aspirasi masyarakat hasil reses dewan dengan program prioritas eksekutif. Dia menilai aspirasi masyarakat yang dihimpun lewat reses justru sering terabaikan. “Prioritas pembangunan jangan hanya top down. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus diakomodasi agar APBD benar-benar berpihak pada rakyat,” katanya.
(Novi )
