Pembangunan Kabupaten Blitar Tersendat, Diduga Akibat KeretakanHubungan Eksekutif–Legislatif
Blitar,mitratoday.com – Aroma ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Blitar kian tercium tajam. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, secara blak-blakan menuding retaknya komunikasi kedua lembaga ini menjadi biang kerok tersendatnya berbagai proyek pembangunan yang seharusnya sudah dinikmati masyarakat.
Ditemui wartawan pada Senin (11/8/2025), Sugianto tak segan mengungkapkan kekhawatirannya.
“Ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif menjadi penyebab utama terhambatnya pembangunan di Kabupaten Blitar. Jika hubungan ini tidak diperbaiki, berbagai proyek pembangunan akan terus macet,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sudah menyentuh ranah strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan arah pembangunan daerah. Ia mencontohkan, gesekan politik yang tak segera diselesaikan dapat menghambat proses pembahasan dan pengesahan berbagai program prioritas.
Ancaman Rapat Paripurna Tak Kuorum
Sugianto mengingatkan, dampak dari hubungan yang renggang ini bisa berujung pada rapat paripurna yang gagal kuorum. Hal itu otomatis menghambat pengambilan keputusan penting, mulai dari pembahasan anggaran hingga penetapan kebijakan strategis.
“Kalau sampai rapat-rapat pengambilan keputusan tidak kuorum, maka masyarakatlah yang akan menanggung kerugiannya,” ujarnya.
Dampak Langsung ke Masyarakat
Proyek-proyek infrastruktur, program kesejahteraan, hingga layanan publik dikhawatirkan terhambat realisasinya. Padahal, Kabupaten Blitar tengah berada pada momentum penting pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.
“Kami berharap adanya upaya bersama untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama. Ini demi kepentingan bersama dan kemajuan Kabupaten Blitar,” tambahnya.
Peringatan untuk Semua Pihak
Pernyataan Sugianto ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan. Ketegangan politik yang dibiarkan berlarut hanya akan menurunkan kepercayaan publik dan memperlambat roda pemerintahan.
“Sudah saatnya duduk bersama, membuang ego sektoral, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” pungkasnya.
Kini, bola panas berada di tangan eksekutif dan legislatif Kabupaten Blitar. Masyarakat menunggu bukti nyata bahwa kedua lembaga ini sanggup meredakan tensi dan bersatu demi menjalankan amanah pembangunan. Sebab tanpa sinergi, janji-janji kemajuan hanya akan menjadi wacana yang tak pernah berwujud.
Pewarta : Novi
