Mitratoday.com – Perseteruan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang berimbas terhadap pasokan air bagi warga kota Malang, gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.
Selama tiga hari terakhir, pasokan air di beberapa wilayah, terutama sisi selatan dan Senggara Kota Malang, mati total. Warga kesulitan melakukan aktivitas harian rumah tangga seperti mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain.
PDAM Kota Malang membenarkan bahwa terhentinya pasokan air di sebagian wilayah itu disebabkan berkurangnya suplai air dari Sumber Pintu di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
“Memang air dari Sumber Pintu ada pengurangan. Sudah seminggu terakhir dan bertahap. Kayaknya masalahnya karena perjanjian kerja sama pengelolaan sumber air (antara pemkot dan pemkab) belum putus,” ujar Direktur Teknis PDAM Kota Malang Teguh Cahyono senin(6/11).
Teguh mengungkapkan, wilayah yang terdampak terutama di Kota Malang sisi selatan dan tenggara. Di antaranya di Gadang, Kebunagung, dan sekitarnya.
“Sukun seharusnya tidak terdampak, kalau Arjosari atau lainnya juga mengeluh mati, mungkin itu beda kasus. Matinya hanya temporari saja karena masalah teknis,” terang Teguh.
Saat ditanya soal langkah agar krisis air tak berkepanjangan, pihak PDAM Kota Malang saat ini mengaku hanya bersikap pasif. Sebab, pihaknya hanya menunggu keputusan kerja sama dua pemda tersebut. Sampai kapan krisis air akan berlanjut, Teguh mengaku juga belum bisa memprediksi.
“Kami kan operator saja, perjanjian itu dari kedua pemda bagaimana. Kami hanya menunggu, nggak tahu air sulit sampai kapan,” terangnya.
“Kalau dari Kabupaten segera dialirkan, ya cepat beres,” imbuhnya.
Teguh menambahkan, pihak PDAM juga akan memberi pemberitahuan ke masyarakat jika aliran air terganggu. Perusahaan pelat merah itu juga hanya bisa mendatangkan tangki air. Selama beberapa hari terakhir, permintaan pasokan dari tangki sudah cukup banyak. PDAM mengoperasionalkan tiga mobil tangki untuk memasok kebutuhan air bersih warga.
“Nanti kalau ada yang membutuhkan bisa kami jadwalkan, perwakilan warga bisa lewat call center PDAM,” tegasnya.
Sementara itu, di tingkat Pemkot Malang hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai kesepakatan nilai retribusi pemanfaatan sumber daya air sumber Pitu. Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengakui sudah ada pertemuan sua pihak antara pemkot dan pemkab. Akan tetapi belum ada keputusan dalam pertemuan itu.
“Masalah ini sudah ditangani sekretaris daerah (sekda), dan sudah ada pertemuan dengan sekda kabupaten. Tetapi hasil pertemuan itu saya belum tahu,” terangnya.
Dia pun baru mengaku belum mendapat laporan terkait pengurangan suplai air dari Sumber Pitu. “Saya belum tahu kepastiannya, kalau memang dikurangi masyarakat harus disuplai menggunakan tangki-tangki,” ucapnya.(GT)