Malang,mitratoday.com – Untuk kedelapan kalinya Pemkab Malang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Jawa Timur.
Selain Pemkab Malang , opini WTP tersebut juga diterima Pemkab Blitar, Pemkab Lumajang dan Kota Pasuruan. Opini itu sendiri diserahkan langsung Kepala BPK RI Provinsi Jatim, Joko Agus Setiono kepada Bupati Malang, HM Sanusi pada hari senin (23/5/2022) di Sidoarjo.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Malang, M Nur Fuad Fauzi saat dihubungi mengaku beryukur atas capaian opini WTP tersebut.
“Capaian opini WTP tersebut adalah sebuah penilaian secara nyata dari BPK terhadap kinerja Pemkab Malang selama ini. Artinya, melalui kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Malang dalam menggunakan dan mengelola keuangan negara secara efektif, transparan dan akuntabel.” Kata Nur Fuad.
Ia katakan bahwa Laporan Keuangan Pemkab Malang yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dari sisi kecukupan Pengungkapan, Efektivitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
“Nah ini hasil kerja keras kita bersama, tanpa kerjasama yang baik, mustahil kita mendapat opini WTP ini,” kata Fuad Fauzi via telepon, Senin (23/5/2022).
BPK sendiri, lanjut Fuad Fauzi memberikan opini WTP tersebut sudah melalui berbagai indikator penilaian.
“Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi pedoman untuk melakukan pemeriksaan keuangan sebuah Pemerintah daerah.” Terangnya.
Untuk itu Pemerintah, imbuh Fuad akan terus berusaha mempertahankan kepercayaan berupa Opini WTP tersebut. Caranya dengan tetap mempertahankan sistem manajemen keuangan Pemerintahan secara efektif, akintabel dan transparan, terutama laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas keuangan di Kabupaten Malang.
“Makanya sudah menjadi tekad kita bersama untuk tetap mempertahankan predikat opini WTP ini di tahun mendatang. Bagi kami di pemerintahan, ini adalah sebuah amanah kepercayaan yang diberikan negara untuk mengelola keuangan secara baik, efektif, tepat sasaran dan paling penting transparan dan akuntabel,” pungkas Fuad Fauzi.
Pewarta : Sigit
