Malang,mitratoday.com-Pemkab Malang memastikan menutup rapat perekrutan tenaga Honorer Pemerintah.
Hal ini diutarakan Bupati Malang HM Sanusi yang menyebutkan sesuai Permendagri, setiap daerah dilarang kembali merekrut tenaga Honorer Pemerintah.
Dalam permendagri tersebut, seorang Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga Honorer. Jika butuh maka setiap daerah diminta melakukan perekrutan melalui proses seleksi ASN atau P3K,” ujar Sanusi, Selasa (16/11/2021).
Artinya jika terdapat tenaga honorer yang habis masa kontraknya, Sanusi menyampaikan bahwa posisi tenaga honorer tersebut tidak diisi lagi.
Meski diakui, Pemkab Malang hingga saat ini masih membutuhkan banyak tambahan tenaga ASN.
“Namun, kondisi tersebut tidak menimbulkan dampak berarti terhadap program pemerintah. Buktinya hingga saat ini semua program Pemkab Malang dapat berjalan dengan baik. Bahkan banyak penghargaan yang diraih masing-masing OPD dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jatim.” Jelas Sanusi.
Sanusi sempat mengungkapkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat mengevaluasi kinerja Pemkab Malang.
“BPK menyebut ada sekitar 1000 tenaga honorer yang dinilai kinerjanya gak sesuai harapan, makanya saya meminta Inspektorat bersama Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk mengevaluasi nya. Jika beban kerja di OPD tersebut tidak seberapa besar, maka boleh untuk tidak memperpanjang kontrak tenaga Honorer,” tandas Sanusi.
Selanjutnya, Sanusi mengutarakan bahwa dirinya sempat dikagetkan dengan temuan komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dinilai sangat jomplang (tidak imbang).
“Untuk fisik hanya tersedia sekitar Rp 420 miliar dari total APBD senilai Rp 4,2 triliun atau sekitar 10 persen. Sisanya untuk belanja pegawai dan administrasi, makanya saya katakan ke Pak Tomie (Kepala Bapeda), ini tidak wajar. Sehingga pembangunan di Kabupaten Malang tidak maksimal. Akhirnya setelah di otak atik, ketemu Rp 600 miliar untuk pembangunan, terutama soal jalan yang saya minta harus bagus semua,” pungkas Sanusi.
