Pemkot Semarang Usulkan Tiga SMA Negeri Baru untuk Perluas Akses Pendidikan
Semarang,mitratoday.com – Pemerintah Kota Semarang tengah mendorong percepatan pembangunan tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan tingkat atas di beberapa kecamatan.
Usulan ini merupakan bagian dari komitmen Wali Kota untuk memperluas jangkauan pendidikan yang merata bagi seluruh warga kota.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2024 pihaknya telah mengidentifikasi lima kecamatan yang masuk kategori blank spot—wilayah yang belum memiliki fasilitas SMA Negeri.
Kelima wilayah tersebut adalah Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Semarang Timur, dan Tugu.
“Sudah pernah kami ajukan sebelumnya ke provinsi. Sekarang, seiring dengan arahan Ibu Wali Kota, kami sedang menyiapkan kajian pendukung dan akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk mengusulkan pembangunan tiga SMA Negeri di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Bambang pada Senin (14/7/2025).
Bambang menjelaskan bahwa sesuai dengan mekanisme kewenangan, pembangunan SMA Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota hanya perlu menyediakan lahan sebagai syarat utama pengajuan pembangunan.
“Pemkot menyiapkan lahannya, sedangkan pembangunan fisik sekolah akan ditangani oleh provinsi,” terangnya.
Dari lima kecamatan tersebut, Kecamatan Tugu dinilai paling siap karena telah memiliki lahan yang layak dan telah melalui proses feasibility study.
Sementara itu, untuk Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur, alternatif yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan gedung SMP Negeri 5 Semarang karena keterbatasan lahan di wilayah padat penduduk tersebut.
Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan bahwa pembangunan tiga SMA Negeri ini merupakan prioritas utama demi memperluas akses pendidikan menengah, terutama di daerah yang selama ini belum terjangkau.
“Kami ajukan tiga lokasi, yaitu Gajahmungkur, Candisari, dan Tugu. Ini sebagai upaya mengatasi hambatan sistem zonasi yang kerap menyulitkan siswa untuk masuk SMA Negeri,” jelasnya.
Agustina juga menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah yang meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kami berharap seluruh usulan ini dapat direalisasikan agar anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” pungkasnya.
(Mualim)
